KPK Ingatkan Menkeu Purbaya Soal Potensi Korupsi Pencairan Rp200 T ke 5 Bank Himbara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait potensi korupsi pencairan Rp200 triliun ke lima bank himpunan bank milik negara (himbara).

Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat mengumumkan lima tersangka dugaan korupsi pencairan kredit usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024. Salah satunya adalah Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, Jhendik Handoko.

Katanya, kasus ini harus jadi alarm bagi semua pihak. Jangan sampai kucuran dana tersebut malah jadi bermasalah.

“Sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis malam, 18 September.

Asep memahami kucuran duit itu jadi stimulus bagi perekonomian. Sehingga, KPK siap jika diminta melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan Rp200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di KPK untuk melakukan pengawasan, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring untuk mengawasi,” tegasnya.

“Sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat,” sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi dua pilar utama, yaitu kebijakan fiskal dan moneter.

Dia akan menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana untuk mengalirkan dana besar ke dalam sistem ekonomi nasional.

"Langkah pertama sudah kami jalankan, saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian, Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI (Bank Indonesia) Cash. Besok saya taruh Rp200 triliun," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 10 September. 

Purbaya menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk menggerakkan sektor riil, dengan syarat likuiditas yang masuk tidak langsung ditarik kembali oleh bank sentral. 

"Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar saja dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung," ungkap dia.