JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana aksi unjuk rasa kelompok pengemudi ojek online (ojol) yang akan digelar di sekitar kawasan Istana, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan gedung DPR RI.
Pramono meyakini, aksi demo pada hari ini akan berjalan dengan tertib tanpa ada lagi fasilitas publik di Jakarta yang rusak akibat bentrokan.
"Saya meyakini, karena hari ini yang demonstrasi dikoordinasikan oleh ojol, maka saya yakin pasti akan baik-baik saja," kata Pramono di kawasan Monumen Nasiolal, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September.
Lagipula, menurut Pramono, aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasinya. Oleh sebab itu, Pemprov DKI melakukan koordinasi dengan Polda Metro untuk memastikan asksi berjalan tertib dan tak lagi ricuh seperti akhir Agustus lalu.
"Kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang kembali," ujar Pramono.
Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini, Rabu 17 September, bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.
Menurut rencana, massa aksi akan berkumpul terlebih dahulu di markas Garda di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat, pada pukul 10.00 WIB.
Dari sana, peserta aksi akan bergerak menuju Istana Presiden dan Kemenhub. Gelombang terakhir direncanakan tiba di gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.
Igun memperkirakan jumlah peserta yang hadir mencapai 2.000 orang dari Jabodetebak. Dari total massa tersebut, sekitar 100 hingga 200 pengemudi akan melakukan konvoi kendaraan bermotor, sementara sisanya akan mengikuti aksi unjuk rasa di lokasi yang sudah ditentukan.
“Massa konvoi 100-200 orang, sedangkan massa aksi mencapai sekitar 2.000 ojol,” ujar Igun.
Dalam aksi kali ini, para pengemudi ojol mengusung tujuh tuntutan utama yang dianggap mewakili aspirasi mereka.
Salah satu poin penting adalah mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online segera masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026. Selain itu, mereka juga menuntut adanya penurunan potongan biaya dari aplikator yang saat ini mencapai 10%.
Tuntutan lainnya meliputi regulasi tarif yang lebih adil untuk layanan antar barang dan makanan, serta audit investigasi terhadap potongan sebesar 5 persen yang diduga telah dilakukan aplikator.
BACA JUGA:
Tak hanya itu, para pengemudi juga meminta agar kapolri segera menuntaskan investigasi terkait tragedi yang terjadi pada 28 Agustus 2025 lalu.
Polres Metro Jakarta Pusat menyebutkan sebanyak 6.118 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring/online (ojol) di Gedung DPR/MPR dan kawasan Monas, Rabu.