JAKARTA - DPR RI mengkritik film Merah Putih One for All yang saat ini dikabarkan batal tayang di bioskop seluruh Indonesia. Pengamat komunikasi politik, Silvanus Alvin menilai kritik ini bukti nyata parlemen menyuarakan aspirasi masyarakat dan masukan publik terhadap kualitas film tersebut.
"Kritik ini adalah wujud nyata DPR menyuarakan suara rakyat, agar karya kreatif Indonesia terus berkembang dengan standar tinggi tanpa kehilangan jati diri bangsa," ujar Alvin di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus.
Sebagai informasi, Film 'Merah Putih': One For All' yang digarap Perfiki Kreasindo menuai kritik tajam, terutama setelah informasi mengenai biaya dan proses produksinya tersebar luas. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Endiarto dan Bintang, serta diproduseri oleh Toto Soegriwo itu, diklaim menghabiskan biaya produksi sebesar Rp 6,7 miliar dengan waktu pengerjaan kurang dari satu bulan.
Jangka waktu pengerjaan yang sangat singkat ini memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut dikerjakan terburu-buru, agar bisa tayang bertepatan dengan momen 17 Agustus. Film animasi lokal ini berfokus pada sebuah desa yang tengah antusias dalam menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Indonesia.
Salah satu sorotan utama warganet muncul setelah terungkap bahwa sejumlah aset dalam film, seperti latar jalanan dan karakter, bukan hasil produksi mandiri, melainkan dibeli dari toko digital seperti Daz3D. Informasi ini pertama kali diungkap oleh YouTuber Yono Jambul.
Adapula yang mengkritik pembuatan poster film ‘Merah Putih': One For All' karena dianggap asal-asalan. Bahkan seorang desainer grafis membuat konten ‘merombak’ poster film ‘Merah Putih': One For All' dengan mudahnya, untuk menunjukkan bahwa kalau digarap dengan lebih baik, hasil poster bisa semakin bagus.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian mengatakan respons dan kritik publik terhadap film ‘Merah Putih': One For All' harus menjadi evaluasi agar meningkatkan kualitas film animasi Indonesia ke depannya.
Apalagi, Lalu mengatakan informasi terkait film 'Merah Putih' One For All' masih terbatas untuk diakses publik. Di internet film itu disebut hanya bertema nasionalisme. Sementara terdapat isu kontroversial yang perlu dijelaskan terutama soal anggaran dan kualitas film.
Menanggapi kritik dari DPR, Alvin mengatakan hal tersebut mencerminkan komitmen dewan dalam mendorong karya kreatif Indonesia. Menurutnya, DPR tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat.
"Pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Lalu sebagai Wakil Ketua Komisi X tidak didorong dengan semangat 'mencari kesalahan' melainkan mendorong evaluasi konstruktif. Artinya, menangkap aspirasi publik berupa kritik dan kritik itu diarahkan pada perbaikan," tutur Alvin.
Dari perspektif komunikasi politik, Alvin berpandangan ketika isu yang ramai di media sosial diangkat ke forum DPR, hal itu memiliki efek simbolis yang kuat.
"Ketika isu yang ramai di media sosial diangkat ke forum DPR, publik merasa bahwa pandangan mereka diakui dan diperjuangkan," sebut dosen milenial salah satu perguruan tinggi swasta ini.
BACA JUGA:
Untuk mengawal kontroversi film Merah Putih 'One For All', Alvin pun mengatakan DPR bisa menjadi wadah agar pemerintah dan pelaku industri kreatif dapat berdialog.
"DPR juga dapat berperan sebagai fasilitator dialog dapat berperan penting dalam mempertemukan pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat untuk membahas cara mempertahankan pesan kebangsaan dalam karya populer sambil meningkatkan kualitas produksinya," ucap Alvin.
Penulis buku Komunikasi Politik di Era Digital itu berharap, DPR mampu memastikan bahwa narasi kebangsaan tetap hadir dalam karya film yang dikemas menarik dan relevan bagi generasi sekarang. Dengan begitu, kata Alvin, kritik yang disampaikan tidak hanya fokus pada kelemahan teknis.
“Tetapi juga diarahkan untuk memastikan bahwa narasi nasionalisme tetap hadir, relevan, dan dikemas secara menarik bagi audiens," tambahnya.
