Zelenskyy Inginkan Gencatan Senjata, Sanksi Rusia Jika Menolak

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan keharusan gencatan senjata perang Rusia-Ukraina setelah perundingan dengan para pemimpin Eropa dan Presiden AS Donald Trump.

“Harus ada gencatan senjata terlebih dahulu, baru jaminan keamanan, jaminan keamanan yang nyata,” kata Zelenskyy dilansir CNN, Rabu, 13 Agustus.

“Presiden (Donald) Trump menyatakan dukungannya untuk itu," tegasnya.

Ditekankan Presiden Ukraina, Rusia tak punya hak veto atas pandangan Eropa termasuk NATO terhadap Ukraina.

Zelensky menegaskan kembali Ukraina dan sekutu Eropa mereka menginginkan perdamaian di Ukraina.

"Sanksi harus diperkuat jika Rusia tidak menyetujui gencatan senjata di Alaska," ujarnya.

Zelenskyy dalam pernyataan sebelumnya memperingatkan perlunya tekanan kepada Rusia demi perdamaian yang adil.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Ukraina beberapa jam sebelum pertemuan virtual Presiden AS Donald Trump dengan para pemimpin negara Eropa bersama Zelenskyy.

"Perang ini harus diakhiri," kata Zelenskyy di Telegram.

"Kita harus belajar dari pengalaman Ukraina dan mitra-mitra kita untuk mencegah tipu daya dari pihak Rusia,” sambungnya dilansir CNN, Rabu, 13 Agustus.

Menurut dia, tak ada tanda-tanda Rusia bakal mengakhiri perang.  Perlu langkah bersama antara Ukraina, Eropa termasuk Amerika Serikat.

Sementara itu, Rusia menegaskan pendiriannya untuk mengakhiri perang di Ukraina tidak berubah sejak Presiden Vladimir Putin menetapkan persyaratannya tahun lalu yakni penarikan penuh pasukan Kyiv dari wilayah-wilayah penting Ukraina dan meninggalkan ambisi NATO-nya.

Putin dan Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu pada Jumat, 15 Agustus di Alaska, pertemuan puncak AS-Rusia pertama sejak 2021, untuk membahas upaya-upaya mengakhiri perang.

Trump mengatakan kedua belah pihak harus menukar sebagian wilayah yang saat ini mereka kuasai agar hal ini terwujud.

Rusia saat ini menguasai 19% wilayah Ukraina, termasuk seluruh Krimea, seluruh Luhansk, lebih dari 70% wilayah Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, serta sebagian kecil wilayah Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk.

Setelah beberapa media melaporkan Washington memahami Putin siap berkompromi terkait tuntutan teritorialnya, Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexei Fadeev, menegaskan posisi Rusia tidak berubah.

"Posisi Rusia tetap tidak berubah, dan hal itu disuarakan di aula ini lebih dari setahun yang lalu, pada 14 Juni 2024," kata Fadeev, merujuk pada pidato yang disampaikan Putin saat itu di Kementerian Luar Negeri dilansir Reuters, Rabu, 13 Agustus.

Saat itu, dalam pernyataan publik terlengkapnya sejauh ini tentang bentuk kemungkinan penyelesaian, pemimpin Kremlin mengajukan tuntutan, termasuk penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson yang masih mereka kuasai.

Putin juga mengatakan Kyiv harus secara resmi memberi tahu Moskow mereka membatalkan rencananya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO yang dipimpin AS.

Selain itu, Putin mengatakan hak dan kebebasan penutur bahasa Rusia di Ukraina harus dijamin, dan "kenyataan" Krimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson kini menjadi bagian dari Rusia.