Usai Kasus Beras Oplosan Food Station, Pramono Terapkan KPI untuk BUMD DKI

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan indikator penilaian kinerja atau key performance indikator (KPI) kepada para badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.

BUMD-BUMD milik Pemprov DKI tersebut juga meneken pakta integritas. Pramono menekankan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan yang tersistem dengan baik di setiap BUMD Jakarta.

"Untuk key performance indicator (KPI), ini tolong betul-betul dijaga," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 6 Agustus.

Penetapan KPI oleh Pramono kepada para BUMD dilakukan tak lama setelah kasus beras oplosan yang menyeret PT Food Station Tjipinang Jaya. Di mana, Direktur Utama dan Direktur Operasional Food Station ditetapkan sebagai tersangka.

"Menurut saya, track record itu menjadi hal yang penting. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi penataan BUMD yang ada di Jakarta,” ungkap Pramono.

Lebih lanjut, Pramono berpesan agar jajaran BUMD berorientasi kerja secara profesional. Ia mengimbau BUMD Jakarta dapat go public melalui initial public offering (IPO). Dalam waktu dekat, ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di bursa efek, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.

"Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi," jelasnya.

Pramono berharap, upaya pembenahan BUMD ini dapat mendorong Jakarta semakin sejajar dengan kota-kota global lainnya. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan kerja kolosal di setiap jajaran BUMD, dari komisaris, direktur, hingga seluruh pegawai, dalam mewujudkan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel.

"Saya memberikan kepercayaan sepenuhnya dan berharap mudah-mudahan ini bisa terkelola dengan baik. Sehingga, harapan Jakarta menjadi top 50 global city di tahun 2030 bisa kita raih bersama," imbuh dia.