Kendala Evakuasi Kapal Tenggelam di Selat Bali: Basarnas Tak Miliki Alat Sonar dan Operator Alat Canggih

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkap kendala Basarnas dalam mengevakuasi Kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli, malam. Lasarus mengatakan bahwa Basarnas belum punya alat sonar yang bisa mendeteksi keberadaan kapal di dalam laut serta operator alat-alat canggih.

Hal itu disampaikan Lasarus usai rapat bersama Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BKP tahun 2024, evaluasi penyerapan anggaran 2025, dan pembicaraan tahap awal RKKL Kementerian Lembaga untuk APBN tahun 2026.

"Agendanya tiga itu ya. Tapi tadi memang kami karena beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan kapal di Selat Bali ya, Kapal KM Tunu itu ya. Jadi kami juga minta penjelasan lah tadi kepada Kepala Basarnas untuk menjelaskan sejauh mana operasi yang sudah dilakukan," ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli.

"Dan upaya-upaya apa yang atau apa kendala-kendala yang ada di lapangan. Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai. Untuk mencari titik dimana kapal berada kalau dia tenggelam," sambungnya.

Lasarus menjelaskan, alat yang dimiliki Basarnas hari ini hanya alat pendeteksi ketika objek telah ditemukan. Sementara alat untuk mencari objek, Basarnas belum memilikinya.

"Kalau sudah ditemukan baru mereka punya alat. Bisa mendeteksi apakah di dalam ada masih korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi mencari dimana kapal itu tenggelam Basarnas belum punya," jelasnya.

Kemudian kendala yang kedua, lanjut Lasarus, Indonesia belum punya operator terhadap alat-alat canggih. Sehingga Komisi V DPR meminta Basarnas untuk mengutamakan alat yang diperlukan dan mengajukan permohonan pengadaan alat.

"Kita harus pinjam tenaga dari luar. Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi. Salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan," katanya.

"Indonesia ini kan luas. Kita ini kan negara dari pulau-pulau ya. Lautan kita 2/3 dari luas daratan. Yang berarti potensi bencana di laut ini sangat besar. Oleh karenanya alat-alat utama terkait dengan kecelakaan di laut harusnya bangsa sebesar ini sudah punya. Itu kita minta tugas kepada kepala Basarnas yang baru untuk terkait dengan pengadaan," imbuh Lasarus.

Lasarus mengatakan, Komisi V DPR RI akan mengupayakan realisasi permohonan anggaran untuk pengadaan alat-alat evakuasi bencana.

"Soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang," pungkasnya.