JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim Pemporv DKI bersikap transparan dan terbuka dalam pemungutan pajak di Jakarta selama kepemimpinannya.
Pramono pun mewanti-wanti semua wajib pajak untuk mematuhi pembayaran pajak masing-masing, termasuk pihak-pihak yang sengaja menunggak pajak karena memiliki bekingan di pemerintahan.
"Yang dulu remang-remang, yang dulu enggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak," kata Pramono dalam acara malam apresiasi wajib pajak di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 Juni.
Dari sikap Pemprov DKI tersebut, Pramono memamerkan pemungutan pajak di Jakarta per 17 Juni 2025 mencapat 46,7 persen. Angka ini lebih tinggi dari pungutan pajak pemerintah pusat yang masih menyentuh 32 persen.
Hal ini, diungkap Pramono, juga menjadi pertanyaan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto yang juga hadir dalam acara tersebut.
"Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dirjen Pajak. 'Kok bisa Jakarta memungut pajak lebih tinggi dari nasional?'. Pak Dirjen Pajak, intinya Jakarta memungutnya dengan hati," urai Pramono.
Dari giatnya pemungutan pajak yang masuk ke kas daerah ini, Pramono mengaku Pemprov DKI bisa lebih optimal dalam menjalankan program bantuan kepada masyarakat.
BACA JUGA:
Pemprov DKI, lanjut Pramono, kini bisa menambah kuota penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Kartu Jakarta Pintar di periode ini, di tahun ini kita membagikan 727.622 siswa. Totalnya kurang lebih 1,6 triliun dan ini transparan, terbuka karena semuanya dilakukan melalui perbankan," urai Pramono.
"Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, saya sudah meminta di jajaran pemerintah DKI, saya minta orang yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk bisa sekolah S1, S2, bahkan S3," tambahnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #donald trump #ibadah haji 2026 #erupsi gunung dukono #IKD #krisis bbm #konflik timur tengahPopuler
