Respons Kemnaker soal Kericuhan di Job Fair Cikarang

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi kericuhan dalam kegiatan bursa kerja (job fair) yang diselenggarakan di President University, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 27 Mei.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga meminta kepada Pemda Kabupaten Bekasi untuk mengevaluasi persoalan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kami memahami tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari peluang kerja dan melihat peristiwa ini sebagai cerminan bahwa kebutuhan terhadap informasi dan akses kerja masih sangat besar sehingga penyelenggaraan job fair harus direncanakan dengan matang dan sebaik mungkin," katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 30 Mei.

Ia memahami tingginya animo masyarakat terhadap job fair terutama dari kalangan angkatan kerja baru seperti lulusan SMA/SMK maupun perguruan tinggi, serta masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan kembali pasca resign atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemnaker mencatat angkatan kerja Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 149 juta orang, meningkat sekitar 2 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, dirinya mengimbau agar setiap penyelenggaraan job fair dilakukan dengan perencanaan teknis yang komprehensif, seperti pengaturan alur keluar-masuk pengunjung; pengelolaan area parkir dan keramaian; penyediaan toilet umum; penempatan posko kesehatan; pengamanan oleh aparat dan petugas lapangan; serta pengendalian jumlah peserta melalui sistem pendaftaran daring.

"Selain faktor teknis, penting untuk dipahami bahwa dinamika ketenagakerjaan saat ini tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah lapangan kerja. Beberapa sektor memang mengalami kontraksi, namun sektor lainnya justru tumbuh, seperti sektor teknologi digital, ekonomi kreatif, logistik, dan layanan kesehatan. Bahkan, sektor-sektor baru seperti green jobs dan gig economy mulai menunjukkan potensi dalam menyerap tenaga kerja, khususnya generasi muda," kata Sunardi.

Selain itu, ia juga menjawab terkait kritikan terhadap pemerintah yang gagal dalam penyediaan lapangan kerja. Kata Sunardi, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong Kemnaker agar memperluas akses kerja, peningkatan kompetensi, dan meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sunardi berharap insiden di Bekasi menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak terulang kembali. "Mari bersama-sama kita ciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif, adil, dan inklusif," pungkasnya.