Mensos Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Anggaran Sekolah Rakyat

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pengusulan anggaran untuk program Sekolah Rakyat tidak akan mengalami tumpang tindih dengan kementerian lain yang terkait.

“Jadi tentu kami akan memastikan tidak ada anggaran dobel, tidak akan ada. Bahwa sekarang, kami masih dalam proses pembicaraan untuk terus mengkonsolidasikan pos-pos anggaran dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Mensos Saifullah dilansir ANTARA, Rabu, 21 Mei.

Sebagai contoh, Gus Ipul menjelaskan pihaknya sejauh ini sudah melakukan pembicaraan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengkonsolidasikan pos permakanan pada Sekolah Rakyat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Untuk permakanan kami lagi konsolidasikan dengan MBG. Jadi nanti yang menyediakan makan minum itu akan ditangani oleh MBG, sudah ada komunikasi dengan kepala MBG. Nah tinggal tindak lanjut di lapangan nanti,” imbuhnya.

Sementara untuk pembangunan dan renovasi sarana maupun prasarana fisik Sekolah Rakyat, pihaknya sudah berkoordinasi dan mengkonsolidasikan dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemensos akan menganggarkan untuk pos pembiayaan operasional Sekolah Rakyat, yang mencakup seperti perawatan, listrik, seragam sekolah hingga penyediaan laptop bagi siswa Sekolah Rakyat.

Adapun sebelumnya pada Selasa (20/5), Mensos bersama jajarannya memaparkan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan program Sekolah Rakyat kepada Komisi VIII DPR.

Mensos menjelaskan anggaran untuk kebutuhan operasional Sekolah Rakyat untuk pelaksanaan di seratus lokasi ditaksir mencapai Rp2,3 triliun untuk tahun ajaran 2025-2026.

“Anggaran kebutuhan operasional Sekolah Rakyat jika mengasumsikan di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2025 totalnya Rp 2,3 triliun,” kata Mensos.

Salah satu komponen dalam anggaran tersebut ialah biaya belajar masing-masing siswa yang per tahunnya mencapai Rp48,2 juta.

Mensos menjelaskan biaya belajar itu terdiri dari perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, hingga laptop.

“Kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun,” katanya.