Deretan Kontroversi Thaksin Shinawatra Dewan Penasihat BPI Danantara, Eks PM Thailand

YOGYAKARTA - Nama Thaksin Shinawatra masuk dalam jajaran pengurus BPI Danantara. Nama Thaksin sendiri sudah tidak asing di kancah politik internasional karena pernah menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Thailand. Di balik itu, ada sejumlah kontroversi Thaksin Shinawatra yang pernah disoroti dan menjadi perbincangan global.

Thaksin Shinawatra dipercaya menjadi Dewan Penasihat di BPI Danantara yang dipimpin oleh Rosan Roeslani selaku CEO di badan tersebut. Susunan pengurus BPI Danantara memang diisi oleh sejumlah tokoh-tokoh internasional yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

Penunjukkan mantan PM Thailand sebagai Dewan Penasihat BPI Danantara pun tak luput menjadi sorotan karena catatan kontroversi yang pernah dia buat. Lantas apa saja kontroversi Thaksin Shinawatra yang pernah menghebohkan?

Deretan Kontroversi Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra merupakan salah satu mantan PM Thailand yang cukup terkenal selain karena kepemimpinannya dari tahun 2001 hingga 2006, namun juga karena adanya kontroversi yang meliputi. Berikut ini sejumlah kontroversi Thaksin Shinawatra.

Perang Melawan Narkoba

Pada tahun 2003, Thaksin meluncurkan kampanye "perang melawan narkoba" dengan tujuan menekan peredaran narkotika di Thailand. Namunkebijakan ini menuai kritik baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional karena melibatkan eksekusi di luar proses hukum.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa lebih dari 2.500 orang tewas selama kampanye berlangsung, dengan banyak di antaranya tidak memiliki bukti keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Human Rights Watch mengecam kebijakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, langkah ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintahan Thaksin. Dirinya diduga menargetkan kelompok tertentu dalam masyarakat demi kepentingan politik dan sosial.

Skandal ini berdampak buruk terhadap reputasi Thaksin dan menyebabkan berkurangnya dukungan dari organisasi internasional serta kelompok pegiat hak asasi manusia.

Dituduh Menyalahgunakan Kekuasaan

Kontroversi besar lainnya yang melibatkan Thaksin Shinawatra adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Thaksin dikenal sebagai pebisnis sukses dengan keterkaitan yang erat antara dunia usaha dan politik.

Salah satu kasus paling kontroversial adalah penjualan saham Shin Corporation, perusahaan telekomunikasi milik keluarganya, kepada investor asing pada tahun 2006. Transaksi ini dianggap sangat menguntungkan bagi keluarga Thaksin.

Tetapi di sisi lain transaksi ini juga merugikan negara karena ia tidak membayar pajak atas penjualan tersebut. Akibatnya, muncul gelombang protes besar di Thailand. Banyak pihak menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi.

Sebagai tanggapan, pemerintah mengambil langkah dengan memberlakukan pajak atas transaksi tersebut. Skandal ini semakin merusak reputasi Thaksin dan memperburuk hubungan antara pemerintah serta masyarakat Thailand.

Kabur ke Luar Negeri

Pada September 2006, Thaksin digulingkan melalui kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin. Setelah itu, ia memilih melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari sejumlah dakwaan hukum, termasuk tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kudeta ini tidak hanya merusak reputasi politik Thaksin, tetapi juga memperburuk ketegangan di Thailand. Pendukungnya yang dikenal sebagai "Red Shirts" menentang keras tindakan militer tersebut. Sementara kelompok oposisi yang disebut "Yellow Shirts" justru mendukung langkah tersebut.

Kepergian Thaksin ke luar negeri semakin menambah kontroversi terkait kepemimpinannya. Banyak pihak menilai bahwa ia menghindari tanggung jawab hukum. Meskipun berupaya untuk kembali ke Thailand, upaya tersebut selalu gagal karena ia masih menghadapi berbagai tuntutan hukum.

Skandal Pembelian Klub Manchester City

Setelah meninggalkan Thailand, Thaksin terlibat dalam kontroversi terkait pembelian klub sepak bola Manchester City pada tahun 2007. Ia mengakuisisi klub tersebut dengan nilai yang cukup besar, namun keputusannya menuai kritik.

Banyak pihak menilai bahwa Thaksin lebih mementingkan kepentingan pribadi dan bisnisnya dibandingkan memperhatikan situasi sosial-politik di Thailand. Langkah ini menimbulkan perdebatan. Mengingat pengaruhnya di Thailand masih kuat, tetapi ia justru terlihat lebih fokus pada bisnis global daripada menangani persoalan dalam negeri.

Selain itu, kepemimpinannya di Manchester City juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada beberapa pencapaian, keterlibatan Thaksin dalam sejumlah skandal semakin merusak reputasinya. Pada tahun 2008, ia akhirnya menjual klub tersebut kepada investor asal Abu Dhabi.

Skandal Penuntutan Kasus Korupsi

Pada tahun 2008, Thaksin dijatuhi hukuman penjara dua tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait pembelian tanah. Kasus ini melibatkan transaksi jual beli tanah antara Thaksin dan istrinya yang terjadi saat ia masih menjabat sebagai PM Thailand.

Pengadilan menetapkan bahwa transaksi tersebut melanggar hukum dan dianggap ilegal, sehingga Thaksin dijatuhi hukuman penjara. Meskipun ia sempat mengajukan banding, keputusan pengadilan tetap berlaku.

Skandal ini semakin merusak reputasi Thaksin di mata publik Thailand. Banyak yang melihatnya sebagai bukti bahwa ia telah menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Kontroversi ini juga memperdalam perpecahan dalam politik Thailand. Para pendukung Thaksin terus menuntut keadilan dan mempertahankan hak-haknya, sementara oposisi semakin gencar mengkritik kepemimpinannya.