TANJUNG SELOR - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri melakukan pemeriksaan Senjata dan Amunisi di Markas kepolisian daerah (Mapolda) Kalimantan Utara (Kaltara).
Pemeriksaan yang berlangsung di selasar gedung B Mapolda Kaltara dipimpin ketua tim Itwasum Mabes Polri Kombes Raswanto Hadiwibowo didampingi Auditor Kepolisian Madya TK.III Itwasda Polda Kaltara, Kombes Tony Budiarto, Karo SDM Polda Kaltara Kombes Yuyun Arief Kus Hendriatmo, Karolog Polda Kaltara Kombes Dahana dan Kabid Propam Polda Kaltara Kombes Krishadi Permadi.
Tim juga terdiri dari Kombes Adri Effendi sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri sekaligus anggota tim dan sekretaris tim, serta anggota dari Itwasda Polda Kaltara, Bid Propam Polda Kaltara dan Birolog Polda Kaltara.
Auditor Kepolisian Madya TK.III Itwasda Polda Kaltara Kombes Tony Budiarto mengatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional Polda Kaltara dalam menjaga keamanan wilayah, termasuk penggunaan dan penyimpanan senjata api serta amunisi.
“Kami sangat mendukung langkah Itwasum Polri untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan Mabes Polri," kata Kombes Tony Budiarto, Selasa 14 Januari.
"Pemeriksaan ini juga merupakan wujud komitmen kami dalam menjunjung tinggi profesionalisme Polri,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Tim, Kombes Raswanto Hadiwibowo menegaskan, pihaknya sangat apresiasi atas kerja sama Polda Kaltara dalam pelaksanaan tugas ini.
"Kami memastikan bahwa semua senjata dan amunisi dikelola sesuai dengan prosedur sehingga dapat mendukung tugas-tugas kepolisian secara optimal dan tidak menimbulkan Kesalahan prosedur dalam pengunaan Senjata Api," tegasnya
Ia menjelaskan pemeriksaan ini mencakup pengecekan fisik senjata, jumlah amunisi, serta administrasi pendukung untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
"Hasil pemeriksaan ini nantinya akan dilaporkan sebagai bahan evaluasi di tingkat pusat. Kegiatan ini berjalan lancar dengan tetap mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.