Prancis Kembali Kibarkan Benderanya di Kedubes Damaskus Suriah Setelah 12 Tahun

JAKARTA - Prancis mengibarkan benderanya di kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun.

Para pejabat Uni Eropa bersiap untuk berkomunikasi dengan kepemimpinan baru Suriah, setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan.

Dilansir Reuters, Selasa, 12 Desember, Prancis mengatakan pengibaran bendera tidak secara otomatis berarti akan membuka kembali kedutaan besarnya.

Negara-negara Barat secara bertahap membuka komunikasi bagi pemerintah baru di Damaskus yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham dan pemimpinnya Ahmed al-Sharaa, meskipun mereka terus menyebut kelompok tersebut sebagai teroris.

Selain Prancis dan Inggris, yang mengirimkan tim untuk bertemu Sharaa, Jerman juga merencanakan pertemuan dengan pemerintahan baru.

Uni Eropa mengatakan mereka juga akan menjalin kontak.

Sembilan hari setelah Assad digulingkan, perdana menteri baru yang dilantik oleh kelompok Islam HTS Sharaa mengatakan pemerintah sedang bergulat dengan cadangan mata uang yang sangat rendah dan menyerukan agar sanksi yang dikenakan pada pemerintah yang digulingkan tersebut dicabut.

Kelompok Sharaa adalah bagian dari Al Qaeda hingga  memutuskan hubungan pada tahun 2016. Kelompok ini telah terkurung di sudut barat laut Suriah selama bertahun-tahun hingga bulan ini ketika tentaranya melebur saat menyerbu Damaskus.

Dalam pertemuannya dengan para pejabat Inggris, Sharaa, yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Golani, menyerukan negara-negara untuk memulihkan hubungan dan mencabut sanksi terhadap Suriah untuk membantu pengungsi kembali ke rumah mereka.

Kantor berita Suriah SANA merilis foto Sharaa duduk dalam setelan jas dengan kemeja terbuka saat bertemu dengan pihak Inggris.

“Sharaa berbicara tentang perlunya membangun negara hukum dan institusi, serta membangun keamanan," lapor SANA. “Dia juga berbicara tentang peran penting Inggris di dunia internasional,” imbuh laporan itu.

Jatuhnya Assad, yang merupakan pukulan bagi sekutu lama Suriah, Rusia dan Iran, berpotensi membuka jalan bagi negara-negara Barat untuk membuka kembali kontak dengan Damaskus. Namun setidaknya untuk saat ini, hal ini memerlukan manuver dalam kaitannya dengan penetapan terorisme yang dikenakan pada HTS selama mereka masih berafiliasi dengan Al Qaeda dan sanksi keuangan yang dikenakan terhadap Damaskus di bawah pemerintahan Assad.