JAKARTA – Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio menganggap Gibran Rakabuming Raka tengah bernostalgia dengan meluncurkan layanan Lapor Mas Wapres. Sebab, layanan itu disebut tidak pas di level setingkat wakil presiden.
“Jangan jadikan ini nostalgia, karena sesungguhnya layanan ini merupakan kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat setingkat wali kota atau bupati. Pertanyaannya sekarang, apakah Gibran sudah berkoordinasi dengan presiden soal layanan ini,” ujarnya, Minggu 17 November 2024.
Dia mengaku dapat memahami tujuan Gibran meluncurkan layanan Lapor Mas Wapres. Tapi di sisi lain, Gibran juga harus mengetahui bila negara sebenarnya sudah membuat layanan aduan masyarakat seperti ini melalui lembaga Ombudsman RI. Karena sudah diluncurkan, Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, meminta agar Gibran konsisten dengan program tersebut.
“Jangan istilahnya “anget-anget tahi ayam”, jangan sampai program ini hanya hype di awal setelahnya tidak dilanjutkan. Ini soal konsistensi,” imbuhnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga ingin melihat akan keseriusan Gibran terhadap layanan aduan yang digagasnya. Pasalnya, layanan seperti itu seharusnya hanya sekadar menampung aduan masyarakat, tapi juga wadah memberikan laporan atas tindak lanjut aduan tersebut.
BACA JUGA:
“Jangan sampai layanan aduan itu jadi PHP alias pemberi harapan palsu kepada masyarakat, yang berharap agar pemerintah menindaklanjuti aduan mereka saat datang ke sana,” tegas Hensat.