PDIP: Polri Tak Taati Presiden Prabowo Soal Pilkada Serentak

JAKARTA - PDI Perjuangan menilai Polri tak taat dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanpa adanya intervensi.

Perihal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy. Menurutnya, dalam proses Pilkada saat ini, masih adanya ketidaknetralan aparatur sipil negra (ASN) maupun Polri di beberapa daerah.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan tidak akan mengintervensi proses kontestasi pemilihan kepala daerah.

"Tetapi, fakta yang didapat di lapangan bahwa anggota Polri ini tidak tunduk terhadap instruksi dari Presiden Prabowo," ujar Ronny dalam diskusi bertajuk _Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-Cawe MK, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, di Jakarta, Rabu, 6 November.

"Artinya apa? Artinya bahwa temen temen Polri dalam hal ini tidak taat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam proses pilkada serentak," sambungnya.

Dicontohkan, ketidaknetralan anggota Polri terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Menurutnya, ditemukan fakta bahkan sudah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adanya intervensi yang dilakukan oleh tiga anggota kepolisian.

Mereka mengarahkan agar memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) yang maju di Pilkada Boyolali.

"Beberapa wilayah Jateng, Jatim, Sumut, Sulut, Sulteng, Papua, kita mendapatkan fakta-fakta bahwa terjadi ketidaknetralan temen temen kepolisian," sebutnya.

Karenanya, PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Polri untuk segera mengambil tindakan dengan mencopot pimpinan Polri di tingkat daerah atau Kapolda.

Sebab, dianggap tak bisa menjaga nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

"Kami dari PDIP perjuangan tentu kami merkomendasikan, contohnya Kapolda Sumut atau Kapolda Jawa Tengah itu dicopot saja, itu dievaluasi. Karena kalo ini semakin dibiarkan sepetti ini tentunya akan merusak demokrasi yang sedang kita jalani bersama," kata Ronny.