Menteri LH: Sudah Cukup Ngakal-ngakali Kita, Impor Sampah Harus Dihentikan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan impor sampah ke Indonesia harus dihentikan karena hanya menambah beban masalah pengelolaan limbah dan berdampak buruk bagi kesehatan.

Menurutnya, tidak ada jaminan negara pengimpor telah menguraikan sampah.

"Sampah kita sudah cukup banyak, sudah, ngakal-ngakali kita sudah cukup. Mengolonisasi kita dalam bentuk mengirim sampah ke Indonesia sudah cukup dengan apa pun alasannya," kata Hanif, Minggu 27 Oktober.

Hanif mengatakan impor sampah harus dapat dihentikan mulai tahun ini. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mewajibkan bagi negara atau pihak pengimpor mengelola sampah-sampah itu secara mandiri di Indonesia, tidak boleh hanya mengirimkan begitu saja.

"Selama ini tidak ada yang berani menjamin sampah impor itu sampah yang sudah diurai, sudahlah, akan kita hentikan," ujarnya.

Upaya penghentian impor sampah tersebut sesuai komitmen Pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjamin kesehatan, penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, dan percepatan ekonomi hijau.

Menurut Hanif, dalam 5 tahun ke depan, Kementerian LH akan fokus tata kelola sampah domestik yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, sebanyak 38,21% dari 38,2 juta ton sampah tidak terkelola.

KLH akan membenahi tata kelola sampah di TPST Bantargebang yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jakarta. Sebagai tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 117,5 hektare, timbunan TPST Bantargebang sudah hampir melebihi kapasitas.

Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta mencatat ada 55 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang, atau sebanyak 7.500-8.000 ton sampah per hari yang berasal dari ibu kota.