Gelar Rapat Kerja Perdana, Dewan Kuliti Perumda Pasar Kota Bogor

BOGOR - Pascapenetapan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bogor, Komisi II DPRD Kota Bogor langsung menggelar rapat kerja, Rabu kemarin. Rapat kerja perdana digunakan oleh Komisi II DPRD Kota Bogor untuk mengevaluasi kinerja BUMD Kota Bogor, salah satunya Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ).

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang juga koordinator Komisi II DPRD Kota Bogor, menyampaikan berbagai pandangannya terhadap kinerja Perumda PPJ.

Dalam rapat tersebut, Rusli menyampaikan sebagai mitra kerja, ia berharap jajaran direksi dapat berkomunikasi dengan baik dan menjalankan tugas dengan baik guna meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen.

"Jujur ya setiap kita sampaikan di dalam banggar hanya PPJ yang setoran laba kecil. Sementara kita pahami proses perumda PPJ tidak terlepas dari persoalan masalah di masa lalu dan kami harap Perumda PPJ bisa bertransformasi menjadi lebih baik. Oleh karenanya dengan segudang visi dan misi jajaran direksi yang baru harapannya ini bisa memberikan benefit yang baik," jelas Rusli.

Lebih lanjut, Rusli juga menyoroti perihal predikat BBB yang dilabeli kepada Perumda PPJ. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi neraca keuangan dan kondisi internal Perumda PPJ masih jauh dari kata sehat.

Proses revitalisasi 11 pasar yang dilakukan sejak 2023 sampai saat ini juga dinilai oleh Rusli menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan segera. Mengingat jika proses revitalisasi tak kunjung selesai, maka akan ada kekosongan pendapatan seperti yang terjadi di Plaza Bogor.

Dimana proses pengosongan sudah dilakukan sejak 2023 tetapi sampai saat ini belum ada progres pembangunan. Bahkan pembongkaran gedung yang direncanakan rampung pada pertengahan 2024 pun meleset perencanaannya.

"Hari ini komisi II concern, kita ingin bekerjasama, bermitra dengan baik bari komunikasi, program dan dukungan anggaran agar kondisi bisa sehat," tutupnya.

Terkait keberadaan Pasar Tanah Baru yang baru diresmikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada akhir 2023, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menilai pihak Perumda PPJ salah dalam menentukan langkah.

Sebab, Pasar Tanah Baru yang dijadikan pasar basah dimana para pedagang daging dan sayur yang mendominasi, tidak sesuai dengan kondisi wilayah di sekitar pasar.

Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar yang sepi pengunjung karena kalah saing dengan keberadaan Pasar Jambu Dua dan pasar basah lainnya, jika dibandingkan dari segi harga komoditas.

Sehingga ia menyarankan agar Pasar Tanah Baru diubah menjadi pasar tematik yang berfokus ke penjualan komoditas pakaian dan atribut keagamaan.

"Terkait pasar tanah baru ini hidup segan mati tak mau. Ini kenapa dijadikan pasar basah. Kalah sama jambu dua, harga gak mungkin lebih murah. Ini harusnya dijadikan pasar tematik. Itu dekat dengan pesantren. Jadi pedagang yang ada di pinggir jalan pesantren itu dipindahkan ke dalam pasar. Tiap malam selasa itu ramai sekali karena ada pengajian," tegasnya.

ASB juga meminta kepada jajaran direksi Perumda PPJ untuk menyampaikan catatan dan data capaian laba dan dividen dari 10 tahun terakhir. Sebab hal tersebut nantinya akan menjadi landasan bagi Komisi II DPRD Kota Bogor untuk menentukan target pendapatan bagi Perumda PPJ.

"Jadi dari tren 10 tahun itu kita bisa proyeksikan kedepannya akan seperti apa. Kami ingin teman-teman di Perumda PPJ inu keluar dari zona nyaman agar bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi melalui target yang kita tetapkan," pungkasnya.