JAKARTA - Pansus Haji sudah bergulir di DPR RI meski adanya pro dan kontra. Meski Kemnterian Agama ungkapkan testimoni kepuasan para jemaah haji, tak mengurungkan pansus haji untuk terus melakukan evaluasi. Lalu, benarkan ada agenda tersembunyi?
Sejumlah pihak memang mempertanyakan, Pansus Haji 2024 justru dibentuk di ujung berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI. Waktu yang terbatas, dikhawatirkan pula tidak menghasilkan evaluasi yang maksimal. Adapula yang menyarankan agar evaluasi haji diselesaikan melalui rapat kerja atau Panja, sehingga lebih mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat. Karena itu pula Direktur Eksekutif Lembaga Survei Konsultan Indopol Ratno Sulistiyanto menilai, sangat kental unsur politik ketimbang evaluasi.
"Mereka (Gus Imin dan Gus Yaqut) berasal dari rajim organisasi yang sama yaitu Nahdlatul Ulama. Namun, pada Pemilu 2024 lalu keduanya berbeda pilihan politik dan cenderung berseberangan," ujar Ratno Sulistiyanto beberapa waktu lalu.
Pansus Haji dinilai prematur dan tidak memiliki banyak bukti terhadap evaluasi buruknya pelayanan haji 2024. Padahal Kementerian Agama mengklaim sudah memiliki inovasi yakni dengan melakukan fast track, murur, dan smartcard melalui skema layanan prima.
Dari data yang diperoleh, angka kematian haji pada musim haji 2024 ini juga menurun hingga 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Simak videonya berikut ini.