Bagikan:

SERANG - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut) mengikuti arahan dari pemerintah soal relokasi tempat tinggal.

"Saya minta kepada masyarakat mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah akan melihat ketika situasinya misalnya harus direlokasi," kata Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara "Silaturahim Idul Fitri 1445 Hijriah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten" di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu.

Menurut Wapres, langkah pemerintah untuk melakukan relokasi demi keselamatan warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang.

"Direlokasi berarti itu kan ada sesuatu yang harus diselamatkan, jangan sampai ada korban karena itu sebaiknya masyarakat mengikuti petunjuk," ucap Wapres.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Wapres, juga telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan lahan untuk relokasi masyarakat terdampak.

"Presiden sudah memerintahkan Menteri ATR untuk juga menyiapkan lahan untuk relokasi kemungkinan karena kalau relokasi itu yang terbaik, pemerintah pasti akan mengambil langkah itu," katanya.

"Kalau bahayanya tidak terlalu besar mungkin tidak perlu direlokasi, tetapi kalau sudah tingkat bahayanya cukup maka alternatifnya bukan hanya evakuasi tetapi juga relokasi," lanjut Wapres.

Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran menteri terkait untuk melakukan relokasi secara permanen terhadap korban terdampak erupsi Gunung Ruang.

Saat memimpin rapat terbatas (ratas) bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jumat (3/5), Presiden Jokowi mempertimbangkan opsi relokasi yang harus dipercepat agar para pengungsi segera mendapat permukiman.

"Yang pertama kita akan menyelesaikan urusan pengungsi, karena tata ruang yang ada, apakah boleh kita kembali ke tempat asal sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat, dan juga urusan pertanahan termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pengantar.