Sekolah di Jakpus Terapkan Belajar Jarak Jauh Jelang KPU Umumkan Hasil Pemilu 

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa sekolah-sekolah di Jakarta Pusat bertepatan dengan waktu pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2024.

Keputusan untuk menerapkan belajar dari rumah bagi para siswa di Jakarta Pusat ini lantaran dianggap sebagai daerah rawan.

Mengingat, saat pengumuman hasil Pemilu 2019 lalu, terjadi aksi unjuk rasa penolakan hasil suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) berujung bentrokan antara massa aksi dan aparat di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Rahayu Asih Subekti menyebut, sekolah di wilayah kecamatan yang terletak di dekat kantor KPU dan Bawaslu ini telah menerapkan PJJ sejak hari ini, Selasa, 19 Maret hingga Rabu, 20 Maret.

"Wilayah yang sudah menerapkan PJJ di Kecamatan Sawah Besar, Menteng, Gambir, Tanah Abang," kata Rahayu, Selasa, 19 Maret.

Sementara, empat kecamatan lain di Jakarta Pusat baru akan menerapkan PJJ pada Rabu esok hari.

"Wilayah Kemayoran, Senen, Johar Baru, dan Cempaka Putih, karena agak jauh dari lokasi kantor Bawaslu dan KPU, (PJJ) baru mulai besok," ucap dia.

Diinformasikan, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa sejak Senin, 18 Maret hingga Rabu, 20 Maret yang bertepatan dengan batas pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Sejak kemarin, kantor KPU telah digeruduk oleh massa aksi yang menarasikan penolakan hasil pemilu karena diduga diwarnai kecurangan. Gedung DPR RI juga menjadi sasaran lokasi aksi demonstrasi.

Dari sisi pengamanan, Polri mengerahkan 4.992 personel gabungan. "Untuk secara teknis titik-titik tidak kami sampaikan, tapi secara global tentu ada ada 4.992 personel," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin, 18 Maret.

Pengerahan ribuan personel dilakukan guna mengawal aksi unjuk rasa yang bakal digelar sejumlah kelompok massa menjelang pengumunan hasil rekapitulasi. Selain itu, Trunoyudo menyebut KPU meminta penebalan pengamanan.

"Tentu ada (permintaan penebalan pengamanan), terkait pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kita Polri untuk melakukan pengamanan termasuk di dalam Operasi Mantap Brata 2024," kata Trunoyudo.