Bagikan:

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) pemilih muda atau Fanta meminta bukti soal isu Prabowo Subianto diinvestigasi lembaga antikorupsi dari Uni Eropa terkait pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar.

Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan dengan tegas meminta bukti soal investigasi lembaga antikorupsi tersebut sekaligus mengingatkan untuk tidak mudah terprovokasi dari pihak-pihak luar.

"Tentu harus dibuktikan ya, kita kan juga sebagai sebuah negara besar nggak boleh terprovokasi oleh pihak-pihak luar," tekan Arief di kantor TKN Fanta HQ Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 9 Februari.

Arief tidak membenarkan isu pemberitaan yang disiarkan dari Microsoft Network atau msn.com tersebut, ia pun mengajak masyarakat untuk lebih cerdas lagi memilih informasi.

"Kalau dahulu sebelum kemerdekaan, sebelum era demokrasi semua masih sulit kita konfirmasi, tapi kalau sekarang era keterbukaan ini kan nggak ada hal yang bisa kita tutup-tutupi, jadi bagi kami kita sebagai sebuah bangsa harus tabayun, harus bisa lebih cerdas lagi memilih informasi," jelas Arief.

Terlebih kata Arief, pemberitaan-pemberitaan yang berasa dari media internasional yang kata Arief patut diwaspadai agarkkeutuhan bangsa ini tidak terkoyak oleh kepentingan asing.

"Kita juga mengimbau sebagai seluruh bangsa, sebagai seluruh rakyat Indonesia kita tidak terpecah belah, kita songsong pilpres ini dengan damai dengan gembira," beber Arief.

Dilansir VOI dari msn.com artikel yang berjudul 'Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation' dalam narasi berita itu disebutkan Lembaga antikorupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menyelidiki skandal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Pembelian pesawat tersebut diketahui disepakati senilai 792 juta USD atau sekitar Rp12,3 triliun yang dibeli dengan harga satuan 66 juta USD atau sekitar Rp1,03 triliun.

Dalam narasi berita itu juga disebutkan, ketika Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, mereka menawarinya Mirage beserta potongan 7 persen dari kesepakatan untuk mendanai kampanye pemilunya.

Kemudian disetujui secara pribadi oleh Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, dimana Suap sebesar 7 persen itu menghasilkan $55,4 juta atau sekitar Rp 865,4 miliar.