Biden Tegaskan AS Tidak Dukung Kemerdekaan Taiwan

JAKARTA - Presiden AS Joe Biden, Sabtu (13/1), mengatakan bahwa Washington tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, saat kepulauan tersebut memilih William Lai Ching-te sebagai pemimpin selanjutnya, menurut laporan media.

"Kami tidak mendukung kemerdekaan bagi Taiwan", kata Biden kepada wartawan setelah hasil pemilihan diumumkan di Taipei, yang menurut China "tidak dapat mewakili opini 'umum' di Taiwan." Dikutip Antara.

Komentar Biden muncul saat dia berangkat dari Gedung Putih menuju Camp David, menurut Politico.com.

Lai memimpin Parti Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa meraih kemenangan ketiga berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Wakil pemimpin Lai, 64 tahun, memenangkan pemilihan dengan suara 40,1 persen.

Namun DPP kehilangan kursi di Dewan Legislatif dan memperoleh 51 kursi. Oposisi utama Kuomintang, memenangkan 52 dan delapan kursi diperoleh Partai Rakyat Taiwan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan: "Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Lai Ching-te atas kemenangannya dalam pemilihan Taiwan.

"Kami juga mengucapkan selamat kepada rakyat Taiwan yang berpartisipasi dalam pemilihan yang bebas dan adil serta menunjukkan kekuatan sistem demokrasi mereka."

Namun Kementerian Luar Negeri China mengangkat "pertanyaan Taiwan" sebagai "urusan dalam negeri" negara tersebut.

"Prinsip satu China adalah landasan kokoh untuk perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kami percaya bahwa komunitas internasional akan terus mematuhi prinsip satu China, dan memahami serta mendukung tujuan adil rakyat China dalam menentang aktivitas separatis 'kemerdekaan Taiwan' dan upaya untuk mencapai reunifikasi nasional," katanya.

China menganggap Taiwan sebagai "provinsi yang memisahkan diri" namun Taipei bersikeras mempertahankan kemerdekaannya sejak tahun 1949, dan menikmati hubungan diplomatik dengan 13 negara.

Dalam pidatonya segera setelah kemenangan tersebut, Lai menyerukan "pertukaran dan kerja sama dengan China" atas dasar "martabat dan kesetaraan."

Pemimpin terpilih tersebut berjanji untuk "mengganti konfrontasi dengan dialog."