Lembaga Adat Dayak Kenyah Keluhkan Kondisi Jalan Hulu Sungai Kayan Ke DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR - Puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Dewan Adat Dayak (DAD)  Kaltara mendatangi gedung DPRD.

Masyarakat yang berasal dari pedalaman Sungai Kayan Kabupaten Bulungan itu menyampaikan tuntutan terkait perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di antaranya akses jalan Tanjung Palas-Long Lejuh (sisi kanan Sungai Kayan)- Kecamatan Peso.

Akses jalan Long Bia - Long Yin, Jalan Long Buang - Long Pelban dan pembangunan jembatan di Sungai Nyelung, serta penimbunan di hilir jembatan Mara Satu di Tanjung Palas Barat.

Hal itu diungkapkan ketua LDAK Kaltara, Ingkong Ala saat gelar rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Kaltara.

"Selain itu persoalan status lahan juga kerap membuat masyarakat bingung dan  takut ketika akan menggarapnya," kata Ingkong Ala, Senin, 23 Oktober.

Ditegaskannya, kondisi akses jalan sisi kanan dan kiri ke wilayah hulu Sungai Kayan itu perlu mendapat perhatian pemerintah. Apalagi, pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulungan memiliki keterbatasan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut.

"Ini akses jalan yang sangat penting bagi warga pedalaman hulu Sungai Kayan. Untuk itu, kami sampaikan melalui RDP dengan DPRD ini. Sekaligus mencari solusi bagaimana caranya agar bisa dibangun, bisa sharing atau melalui bankeu (bantuan keuangan). Warga sangat berharap ada perbaikannya," kata pria yang juga menjabat Wakil Bupati Bulungan.

Pihaknya berharap, agar perbaikan maupun pembangunan jalan dan jembatan itu teralisasi pada APBD 2024 mendatang.

"Warga sangat berharap akses jalan ke wilayah hulu Sungai Kayan itu dapat diprioritaskan pada 2024 mendatang," tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengatakan, pihaknya akan mengawal usulan warga pedalaman itu hingga dapat diprioritaskan pada APBD 2024.

"Warga pedalaman ini sangat mengharapkan aksesibilitas jalan yang sudah ada dihubungkan seperti di Kecamatan Peso ada kampung yang belum terakomodir seperti  Long Pelban," jelas Albertus.

Ada pilihan 3 ruas jalan yang bisa dikerjakan oleh Pemprov Kaltara bersama Pemkab Bulungan. 

"Intinya ada akses yang dapat digunakan oleh masyarakat ke Long Pelban, selain itu jalan ke Long Lian dan Long Buang dengan jarak 21 kilometer dan yang 17 kilometer," jelasnya.

Albertus mengatakan, saat ini sebagian akses jalan sudah ada dan sebagian ada jalan milik perusahaan.

"Kita minta ke pemprov agar saat ada anggaran dapat fokus pada pembukaan jalan dulu. Jalan yang sudah ada eksisting tinggal diperbaiki, seperti jalan yang dari Bhayangkara yakni Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat ke Long Lejuh mungkin yang dilakukan berupa pembersihan," pungkasnya.