Pembebasan Pilot Susi Air, Tindakan Pemerintah Tak Boleh Gegabah

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok Egianus Kogoya di Papua tidak boleh dilakukan secara gegabah.

"Jadi, kita (pemerintah) juga akan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga, harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang gegabah," ujar Moeldoko dikutip ANTARA, Senin 3 Juli.

Menurutnya, TNI, Polri dan Kementerian Luar Negeri sudah memahami peran yang harus dilakukan dalam upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.

"Masing-masing sudah tahu melaksanakan perannya. Kepolisian melaksanakan peran seperti apa, TNI melaksanakan peran seperti apa, Kementerian Luar Negeri melaksanakan peran seperti apa. Ada jalur-jalur yang ditempuh," jelasnya.

Moeldoko mengatakan pemerintah Selandia Baru juga meminta agar upaya pembebasan warga negaranya itu bisa dilakukan dengan baik. Pemerintah RI saat ini terus mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui diplomasi dan negosiasi.

Presiden Joko Widodo pada kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera oleh kelompok Egianus Kogoya di Papua.

"Kita akan terus berusaha, bernegosiasi," ujar Joko Widodo kepada wartawan dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, saat akan bertolak ke Australia menghadiri Annual Leaders Meeting.

Jokowi mengatakan banyak hal yang dilakukan pemerintah di Papua berkaitan upaya pembebasan Pilot Susi Air, namun hal itu tidak dapat dibuka kepada publik.

"Sebetulnya banyak hal yang kita (pemerintah) lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," jelas Presiden.