Mahfud MD Tegaskan BNPP Siap Hadirkan Pembangunan Nasional di Maluku Barat Daya

AMBON - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga Ketua pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan akan menghadirkan pembangunan nasional di Maluku Barat Daya (MBD)  Maluku.

"Tujuan pertama pemerintah yakni melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah melakukan langkah-langkah pembangunan konkret di wilayah perbatasan seperti saat ini,” kata Mahfud MD dilansir ANTARA, Kamis, 15 Juni.

Mahfud mengatakan hal itu dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan (Gerbangdutas) 2023 di Moa, Maluku Barat Daya (MBD).

Dia mengatakan perbatasan negara merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.

“Presiden RI sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara," katanya.

Karena itu Mahfud menekankan BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD, dan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar di Leti, Meatimiarang, Kisar, Lirang agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.

“Pada 2023 pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp 7,71 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini harus dikawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat optimal digunakan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan,” sambungnya.

Mahfud menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian Lembaga dan pemda dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil, dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.

“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkret dalam program ini dan Kementerian Lembaga dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai," tuturnya.

Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah diminta melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatasan wilayah negara dan Kawasan perbatasan 2023 oleh kementerian dan Lembaga.

Hasil monitoring harus dikoordinasi kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023,

“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban," paparnya.