Siswa di Luwu Bertaruh Nyawa Naik Rakit Demi Bisa Sekolah Jadi Bukti Kesenjangan Pembangunan

JAKARTA - Pemerintah didesak turun langsung ke daerah yang infrastrukturnya tidak mendukung akses anak-anak dalam menjangkau sekolah. Terlebih lagi di daerah terpencil.

"Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan adalah infrastruktur yang memadai. Sayangnya, banyak daerah di Indonesia, terutama yang terletak di daerah terpencil, masih menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur yang tidak memadai," kata Ketua DPR Puan Maharani, Senin 12 Juni.

Kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan pendataan terkait infrastruktur yang buruk dapat berdampak terhadap hal-hal yang mengkhawatirkan. Seperti yang terjadi pada siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Para siswa bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah. Siswa di sekolah itu sudah menggunakan rakit sejak sebulan terakhir karena jembatan penyeberangan rusak diterjang banjir. Bahkan dikabarkan, ada sejumlah siswa yang tercebur saat menyeberang dengan rakit gabus tersebut.

“Kenyataan ini sekaligus menjadi ironi untuk kita semua. Di saat pembangunan besar-besaran terjadi di ibu kota dan kota-kota besar lain, masih ada anak-anak kita yang harus berangkat sekolah dengan sarana yang sangat memprihatinkan,” lanjut Puan.

Puan meminta Pemerintah Daerah dan pihak sekolah dapat memberikan dispensasi dan alternatif sistem belajar lain untuk sementara waktu. Puan mengingatkan, jembatan yang ambruk bukan merupakan kesalahan siswa sehingga dampaknya tidak boleh ditempakan kepada mereka.

"Paling tidak sekolah bisa memberikan materi pelajaran yang memungkinkan para siswa tersebut mempelajari secara mandiri di rumah 2 atau 3 kali seminggu agar tidak perlu tiap hari mereka ke sekolah untuk sementara waktu," ungkapnya

“Atau bisa juga dengan menerapkan sistem pembelajaran online seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19 melanda. Pemerintah harus bisa menghadirkan solusi yang tidak merugikan siswa belajar,” imbuh Puan.

Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Pemerintah perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap kelayakan infrastruktur di daerah-daerah. Selain itu, Puan meminta penerapan program pembangunan daerah harus memperhatikan urgensi yang ada.

"Masih banyak siswa sekolah di daerah-daerah yang harus melewati kawasan sepi, daerah perladangan dan perbukitan dengan medan jalan yang cukup sulit setiap hari untuk menjangkau sekolah,” tuturnya.

Puan mengatakan, perjuangan anak-anak di daerah jangan disia-siakan dan harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak diwujudkan oleh pemerintah setempat. Ia mengingatkan, pendidikan yang layak merupakan amanat konstitusi dan hak anak yang harus dipenuhi.

"Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, alokasi anggaran yang memadai, serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini," tegas Puan.

Peraih dua gelar Doktor Honoris Causa ini menilai, investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang memadai di daerah merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi penerus bangsa. Puan menyebut, anak-anak inilah yang akan memajukan negara secara keseluruhan.

"Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil memiliki guru yang berkualitas, sarana belajar yang memadai, dan program pendidikan yang merata sebagai investasi kita kepada penerus bangsa ini," urainya.