Barang Milik Negara Rusak Akibat Gempa di Sulbar dan Banjir di Kalsel, DJKN: Total Kerugian Rp935,3 Miliar

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat banyak barang milik negara (BMN) yang rusak akibat gempa 6,2 skala richter di Majene, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data DJKN, secara keseluruhan kerugian negara akibat bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan totalnya mencapai Rp935,3 miliar.

Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Barat Ekka Sukadana mengatakan, kerusakan BMN akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, membuat pemerintah menelan kerugian mencapai Rp494,28 miliar. Kerusakan terjadi pada 279 objek BMN di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Dia melanjutkan, bangunan terdampak terdiri dari 118 objek berupa bangunan negara dan 161 objek berupa gedung bangunan kantor untuk memberikan pelayanan publik.

"Ini berupa bangunan, rumah negara, maupun kantor yang dukung tugas fungsi pemerintah pusat di khususnya kota Mamuju dan Majene," tuturnya, dalam acara bincang media, di Jakarta, Jumat, 22 Januari.

Kata dia, kerusakan gempa ini juga berdampak pada infrastruktur. Tercatat, 23 jembatan yang dibangun pemerintah rusak. Termasuk jalan darat di Majene juga mengalami kerusakan

"Dampak ke infrastruktur cukup banyak juga terhadap 23 jembatan dan untuk jalan sementara yang kami peroleh data 20 km di jalan Trans Sulawesi. Nilainya cukup lumayan Rp405,72 miliar," jelasnya.

Potensi kerugian di Kalsel Rp35,3 miliar

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Ferdinan Lengkong mengatakan, sebanyak 11 barang milik negara yang terdampak banjir. Nilai kerugiannya mencapai Rp35,3 miliar.

Lebih lanjut, Ferdinan mengatakan, beberapa BMN yang terdampak itu di antaranya KPP dan KPP Pratama Banjarmasin, KPP Pratama Barabai, KPP Pratama Batulicin, dan TVRI Kalimantan Selatan.

Namun, kata dia, sejumlah kementerian dan lembaga juga sudah mengajukan klaim asuransi ke DJKN. Ferdinan berujar, pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap BMN lainnya yang kemungkinan terdampak banjir.

Ferdinan bercerita, pendataan kerusakan BMN sempat terhambat. Hal ini karena wilayah Banjarmasin seluruhnya terendam air. Sehingga petugas pun masih fokus untuk pada bantuan.

"Kami, terutama kantor di Banjarmasin itu terendam air semua, tapi belum bisa kami sampaikan. Ada beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim," tuturnya.