Bagikan:

JAKARTA - Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta penanganan potensi kekeringan selama musim kemarau oleh pemerintah daerah tidak sekadar diwujudkan melalui "dropping" atau distribusi air bersih.

Peneliti PSBA UGM Djati Mardiatno di Yogyakarta, Minggu mengatakan banyaknya intensitas distribusi air bersih menunjukkan bahwa manajemen risiko kekeringan di suatu daerah masih perlu diperbaiki.

"Distribusi air bersih kan sifatnya hanya respons ya. Keberhasilan penanganan bencana kekeringan justru ditandai berkurangnya 'dropping' yang dilakukan," ujar dia dikutip Antara.

Djati menuturkan bahwa sedikitnya pasokan air bersih ke daerah yang dilanda kekeringan menadakan bahwa pemda bersama warga setempat telah mampu memitigasi dan mengantisipasi jauh sebelum kekeringan terjadi.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang setiap tahun beberapa wilayahnya mengalami kekeringan semestinya telah terbangun sarana sumur bor serta pipanisasi secara memadai hingga menjangkau seluruh permukiman warga.

Selain itu, warga setempat juga dipastikan telah memiliki budaya memanen air hujan dengan cara menyiapkan tandon air secara mandiri.

Kendati BMKG meramalkan bahwa musim kemarau yang terjadi tahun ini lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut dia, dengan kesiapan itu pemda dan warganya tetap tenang menghadapi kemungkinan terjadi kekeringan.

"Sebetulnya kita kan sudah beberapa kali menghadapi fenomena 'El-Nino'. Belajar dari pengalaman semestinya sudah tidak kaget lagi," kata dia.

Karena saat ini telah memasuki musim kemarau, menurut Djati, kampanye memanen air hujan bisa dikatakan terlambat meski masih memungkinkan dilakukan.

"Semestinya itu dilakukan saat awal musim hujan kemarin. Sekarang antisipasinya adalah menghemat air. Gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari," kata dia.