Wamen ATR/BPN Cek Proses Penyelesaian Konflik Tanah di Blora

JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni meninjau proses penyelesaian konflik kepemilikan tanah warga Wonorejo di kantor Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah.

Wamen ATR/BPN berbincang langsung dengan warga yang memenuhi Kantor Kecamatan Cepu, Blora, tempat dilakukannya pendaftaran atas solusi konflik yang diinisiasi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.

"Atas perintah Pak Menteri Hadi Tjahjanto hari ini saya datang ke Blora, Jawa Tengah. Saya mengecek langsung di lapangan proses penyelesaian konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 1947," ujar Raja Juli dilansir ANTARA, Sabtu, 4 Maret.

Hadi Tjahjanto menginisiasi dialog dengan warga pada Oktober 2022. Dalam pertemuan itu, Hadi menawarkan solusi konflik antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo yang sudah berlangsung lama.

Raja Juli mengatakan, warga Wonorejo memiliki antusias yang tinggi dan sabar untuk mengikuti proses administrasi. Menurutnya, solusi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada warga di atas HPL milik Pemda merupakan jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan.

Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1.160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo. Raja Juli mengatakan, mulai Sabtu (4/3) terdapat 1.104 orang yang mendaftar dan diperkirakan ada 295 bidang tanah sudah disertifikasi.

Raja Juli optimistis sertifikasi akan selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan yakni pada 10 Maret 2023.

"Kekompakan rakyat, Pemda Blora, Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan lainnya seperti Notaris/PPAT, Insya Allah pada tanggal 10 Maret 2023 proses sertipikasi tanah rakyat ini dapat diselesaikan," katanya.

Pada 10 Maret 2023, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir pada saat pembagian sertipikat HGB kepada warga Wonorejo.