Moeldoko: Pemerintah Daerah Harus Jaga Ketahanan Pangan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta pemerintah daerah menjaga ketahanan pangan di wilayahnya.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima kedatangan Wali Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Lutfi, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa, 8 November.

“Di Bima Unggul dengan tanaman Jagungnya. Ini harus lebih ditingkatkan produktivitasnya demi menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional,” tegas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, ketahanan pangan merupakan kunci untuk menghadapi potensi krisis global. Untuk itu, pemerintah terus mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan.

Dia menyebut, dari sisi pembiayaan pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga hanya 3 persen hingga akhir 2022. Selain itu, plafon KUR juga ditingkatkan hingga Rp 373,17 triliun.

“Pemerintah daerah bisa menggunakannya baik untuk pengadaan alsintan atau korporatisasi di sektor pertanian,” jelasnya.

Menurut Moeldoko, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru.

“Sekarang apa pun dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi mengatakan, peningkatan produksi pertanian di kota Bima sejauh ini masih terkendala oleh masalah pengairan. Lahan-lahan pertanian komoditas jagung disebut masih mengandalkan air hujan.

“Kami butuh bendungan atau DAM yang bisa menjadi irigasi teknis untuk peningkatan produksi pertanian terutama jagung,” terang Lutfi.

Lutfi menyampaikan, saat ini pemerintah kota Bima sedang merencanakan pembangunan dua bendungan atau DAM. Selain sebagai irigasi teknis, pembangunan bendungan juga bisa mengantisipasi terjadi banjir saat musim hujan, seperti yang terjadi pada 2016 silam.

Saat itu tingginya intensitas hujan menyebabkan air sungai meluap dan membanjiri seluruh kawasan kota Bima hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 2 triliun.

“Selain untuk antisipasi banjir, keberadaan bendungan ini juga sangat penting sebagai sumber air baku. Untuk itu kami butuh dukungan dari Kantor Staf Presiden,” pungkas Lutfi.