JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menunjuk Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN mendampingi mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.
Raja Juli, Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP PSI yang akrab disapa Toni ini menggantikan kader PSI, Surya Tjandra.
“Terima kasih Pak Jokowi atas kepercayaan kepada salah seorang kader terbaik PSI untuk masuk kabinet," ujar Giring dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Juni.
Meski tak terlihat hadir ke Istana Negara seperti 7 ketua umum partai politik pendukung pemerintah lainnya, Giring Ganesha tetap memberikan dukungan terhadap Toni. Giring mengatakan, pihaknya siap membantu mensukseskan kinerja Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Hadi dan Toni.
"Kami akan membantu Pak Hadi dan Bro Toni sekuat tenaga melanjutkan reformasi agraria dan agenda terkait lain, yang sebelumnya dikerjakan Bro Surya Tjandra. Terima kasih, Bro Surya, atas kerja kerasnya selama ini,” ungkap Giring.
Giring menegaskan, tanah adalah faktor produksi fundamental sehingga PSI akan membantu mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 agar tanah dapat digunakan untuk meningkatkan sebesar-sebesarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Giring pun meyakini bahwa Toni adalah salah seorang kader terbaik PSI yang cerdas dan berintegritas. Menurutnya, Toni akan banyak membantu Hadi menjalankan tugas dari Presiden Jokowi.
"Dulu aktivis mahasiswa, seorang PhD dari Australia. Kami yakin dia mampu berkontribusi besar di posisi wakil menteri untuk membantu Pak Menteri Hadi Tjahjanto,” tegas Giring.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, Raja Juli Antoni lahir di Pekanbaru, Riau, 13 Juli 1977. Ia meraih master di The Department of Peace Studies, The University of Bradford, Inggris (2004).
Kemudian, Toni mendapat gelar Doktor di School of Political Science and International Studies, The University of Queensland, Australia (2010).
Di PSI, Toni menjadi Sekretaris Jenderal DPP pada 2014-2020. Setelah itu diberi amanah menjadi Sekretaris Dewan Pembina.
Sebelum masuk politik, ia menjadi peneliti, termasuk menjadi Direktur Eksekutif Maarif Institute (2005-2009).