KPK Cecar Tersangka Jembatan Waterfront City Terkait Penerimaan Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dua tersangka soal penerimaan uang dalam kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City "multiyears" pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, TA 2015-2016.

KPK, memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar Adnan (ADN) dan Manajer Divisi Operasional PT Wijaya Karya (Wika) I Ketut Suarbawa (IKS) dalam kapasitas sebagai tersangka kasus Jembatan Waterfront City tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyatakan masing-masing tersangka dikonfirmasi penyidik terkait dugaan perbuatan para tersangka dengan aktif saling berkoordinasi dan bekerja sama serta memberikan bantuan agar PT Wijaya Karya dimenangkan dalam proyek tersebut.

"Yang dilanjutkan dengan adanya 'kick back' (pemberian sejumlah uang) baik untuk tersangka ADN dan tersangka IKS maupun ke pihak lain terkait proyek Jembatan Kampar," kata Ali dilansir Antara, Jakarta, Senin, 12 Oktober.

Dua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, Pemkab Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis diantaranya adalah pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

Pada pertengahan 2013, diduga Adnan mengadakan pertemuan di Jakarta I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak Iainnya. Dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan "engineer's estimate" kepada I Ketut Suarbawa.

Pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pada Oktober 2013, ditandatangani kontrak Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp15.198.470.500,00 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan "engineer's estimate" pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015, dan APBD Tahun 2016.

Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.

Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar.