JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia ke depan. Masalah ini terjadi hampir tiap tahun.
Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles Panjaitan menjelaskan, antisipasi karhutla di 2020 akan lebih banyak di sektor pencegahan. Raffles mengatakan, masalah karhutla mesti dipikirkan antisipasi, meski saat ini sejumlah daerah di Indonesia dilanda banjir.
Sejumlah kementerian pun sudah melakukan rapat koordinasi di kantor Sekretariat Negara (Setneg) untuk menentukan langkah yang mesti dilakukan pada 2020 dan seterusnya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Nanti kan itu penanganan kebakaran Itu harus memprioritaskan dari pencegahan itu sudah dilakukan 5 tahun sebelumnya dan memang hasilnya sangat baik ya. Dari 2012 itu walaupun di tahun 2019 sedikit meningkat kasus kebakaran," ujar Raffles, saat ditemui di Gedung Manggala Wanabakti, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari.
Anggaran yang diperlukan untuk pencegahan ini, kata Raffles, akan sama dengan tahun lalu. Namun, alokasi anggaran itu akan diserap untuk pencegahan sebesar 75 persen. "Dulu kan sudah 60 persen pencegah. Sekarang ditambahkan 15 jadi 75 persen untuk pencegahan. Nah 25 persen sisanya," tuturnya.
Penanganan karhutla pada 2019 mengalami sejumlah hambatan, di antaranya fenomena el nino, serta sarana prasarana airnya yang kurang. Belajar dari hambatan ini, KLHK menyiapkan langkah antisipasi karhutla 2020 dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC).
"Sekarang kita arahkan untuk pencegahan. Tahun kemarin untuk TMC kan enggak ada, sekarang kita masukkan. Dibanding kita sewa pesawat, harganya lebih mahal," ucapnya.
Menurut Raffles, operasi TMC dengan pembuatan hujan buatan di nilai lebih efektif untuk membasahi titik-titik hotspot, ketimbang dengan water bombing melalui helikopter.
"Itu nanti sesuai arahan Ibu Menteri Siti Nurbaya, TMC itu tidak dilakukan menunggu kering sekali. Tetapi, saat bulan-bulan Maret ini pun kalau di Riau ataupun Kalbar sudah kelihatan mulai kering, kita akan keluarkan TMC. Supaya hujan ada membasahi, nah sekali hujan kan jutaan liter dibanding dari pada kita ngebom dengan helikopter. Itu kan coverage sedikit. Padahal biayanya hampir sama," jelasnya.
Raffles menjelaskan, untuk tahun 2020 KLHK akan memprioritaskan provinsi-provinsi yang pada 2019 mengalami pelebaran titik hotspot.
"Riau, Kalbar, daerah Singkawang, Kubu Raya, Sumsel Jambi, itu provinsi prioritas. Hampir sama seluruh provinsi itu semua kita amati. Kita gerakan patroli terpadu yang ada di balai-balai kita dengan, Polisi, Babinsa, bhabinkamtibmas, Kepala Desa, dan juga masyarakat," tuturnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
