Bagikan:

SUMBAR - Sebanyak 1.713 pengungsi gempa di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) sudah kembali ke rumah. Bagi mereka yang telah pulang disediakan tenda di dekat rumah.

"Hingga Selasa (8 Maret) malam 1. 713 pengungsi sudah kembali ke rumah mereka. Terdiri dari laki-laki 858 orang dan perempuan 905 orang," kata Komandan Kodim 0305/Pasaman Letkol Kav Hery Bhakti selaku Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Pasaman Barat di Simpang Empat, Rabu 9 Maret, dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, saat ini warga yang masih bertahan di tenda pengungsian depan kantor bupati sekitar 294 orang, terdiri atas laki-laki 153 orang, perempuan 141 orang, balita 28 orang, dan lanjut usia 12 orang.

Kery menambahkan, selain tenda di dekat rumah, pengungsi yang telah pulang juga diberikan sejumlah kebutuhan. "Bagi yang dekat rumahnya tidak bisa didirikan tenda maka akan dicarikan tempat yang lapang untuk mereka," ujarnya.

Saat ini, pihaknya terus melakukan pendataan mengenai kerusakan pemukiman warga akibat gempa.

Dari hasil rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pempov Sumbar didapat kesepakatan rumah yang rusak berat akan dibantu oleh pemerintah pusat, rusak sedang oleh Pemprov Sumbar, dan rusak ringan oleh Pemkab Pasaman Barat.

"Berapa nilai bantuannya belum jelas karena masih pembahasan. Terpenting saat ini bagaimana kita menyediakan tenda, logistik, dan hunian sementara bagi warga," katanya.

Mengenai masa tanggap darurat bencana 14 hari yang akan habis pada Kamis 10 Maret, pihaknya akan menggelar rapat bersama apakah masa tanggap bencana diperpanjang atau masuk masa transisi.

"Hari ini kami rapat dan menentukan mengenai masa tanggap darurat," ujarnya.

Pihaknya saat ini juga terus melakukan pendataan korban bencana gempa. Bagi yang belum terdata diharapkan segera melapor ke posko utama kantor bupati atau ke camat, wali nagari, dan jorong.

Data sementara hingga Rabu 9 Maret pagi, pemukiman yang rusak mencapai 4.359 unit, fasilitas pendidikan 75 unit, fasilitas kesehatan 18 unit, infrastruktur 26, fasilitas ibadah 40, dan fasilitas pemerintah 38 unit.