JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tengah menata regulasi yang ada saat ini. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang mengganggu terbangunnya ekosistem nasional yang kondusif.
"Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus.
Sebab, kata Jokowi, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.
Menurut Jokowi, fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.
"Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM," tegasnya.
Selain itu, kecepatan dan ketepatan regulasi tidak boleh dibarengi dengan kecerobohan dan keinginan sendiri.
Apalagi, pemerintah tak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi dan meminta upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola yang sederhana, tranparan, dan efisien.
"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ungkapnya.
Lebih lanjut, eks Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal penegakan nilai demokrasi. Menurut dia, meski pandemi COVID-19 masih terus terjadi namun demokrasi harus terus berjalan.
"Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," ujarnya.