'Diprotes' Australia dkk, China Pastikan Uji Rudal Rutin tak Targetkan Negara Manapun

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Senin (6/7/2026). /ANTARA/Desca Lidya Natalia.

JAKARTA - Pemerintah China menegaskan uji coba rudal yang diluncurkan dari kapal selam nuklir di Samudera Pasifik merupakan bagian dari latihan militer tahunan yang rutin dilaksanakan, sesuai hukum internasional, serta tidak ditujukan kepada negara maupun sasaran tertentu.

"Ini adalah pengaturan rutin dalam program pelatihan militer tahunan China. Hal ini sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional yang berlaku dan tidak ditujukan pada negara atau target tertentu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Senin, 6 Juli sebagaimana dilansir dari ANTARA.

Mao mengatakan negara-negara yang berkepentingan telah menerima pemberitahuan sebelum peluncuran dilakukan.

"Negara-negara yang tersebut telah diberitahu sebelum peluncuran. Hal ini sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional yang lazim terlebih seluruh prosesnya dipastikan aman, sesuai standar, dan profesional," ungkap Mao Ning.

Ia pun berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkannya.

Angkatan Laut China pada Senin (6/7) melaksanakan uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik Selatan.

Kantor berita pemerintah China melaporkan rudal yang membawa hulu ledak tiruan itu diluncurkan pada pukul 12.01 waktu setempat dan "mendarat tepat di perairan yang ditentukan", tanpa mengungkapkan lokasi maupun jenis rudal yang digunakan.

Sejumlah analis memperkirakan China menguji rudal balistik antarbenua (ICBM) JL-2 atau JL-3 dari salah satu kapal selam tipe 094A.

Peluncuran tersebut memicu perhatian Australia, Jepang, dan Selandia Baru yang menyampaikan kekhawatiran mengenai aktivitas militer China di kawasan Pasifik.

"Negara-negara tersebut telah diberitahu sebelum peluncuran. Hal ini sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional yang lazim terlebih seluruh prosesnya dipastikan aman, sesuai standar, dan profesional," ungkap Mao Ning.Ia pun berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkan hal itu.

Uji coba ini menjadi peluncuran rudal dari kapal selam nuklir pertama yang dilakukan Pasukan Pembebasan Rakyat China (PLA) sejak 2024. Saat itu, China meluncurkan rudal balistik antarbenua ke perairan dekat Polinesia Prancis di Samudera Pasifik, yang merupakan peluncuran pertama dengan sasaran kawasan tersebut sejak 1980.

Pemerintah Selandia Baru menyatakan tidak mendukung penggunaan Pasifik Selatan sebagai lokasi pengujian kemampuan rudal karena kawasan tersebut merupakan Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan.

Zona tersebut dibentuk melalui Perjanjian Rarotonga pada 1986 yang melarang keberadaan senjata nuklir di seluruh kawasan. China meratifikasi protokol perjanjian tersebut pada 1987 dan berkomitmen untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir maupun mengancam penggunaannya terhadap negara-negara penandatangan yang memiliki wilayah di kawasan tersebut.

Peluncuran rudal itu juga berlangsung pada hari yang sama ketika Australia dan Fiji menandatangani perjanjian pertahanan baru yang bertujuan memperkuat kerja sama keamanan di kawasan Pasifik.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menilai peningkatan kemampuan militer China berlangsung sangat cepat dan masih kurang transparan terkait tujuan pengembangannya.

Kementerian Pertahanan Jepang juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya aktivitas militer China. Dalam pernyataannya, Jepang mendesak Beijing untuk "mempertimbangkan kembali" pelaksanaan uji coba rudal agar lintasan proyektil tidak melintasi wilayah Jepang maupun menimbulkan risiko keamanan lainnya.

Menurut Nuclear Threat Initiative, lembaga kajian yang berbasis di Washington, China saat ini memiliki enam kapal selam pembawa rudal balistik dan 59 kapal selam nuklir.

Sementara itu, dalam laporan terbaru kepada Kongres Amerika Serikat yang dirilis pada akhir 2025, Pentagon memperkirakan China memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir pada 2024. Laporan tersebut juga menyebut PLA berada pada jalur untuk mengoperasikan lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.