Kepercayaan Publik Tinggi, Polri Didorong Pertahankan Profesionalisme

Ilustrasi anggota Polri (ANTARA)

JAKARTA – Hasil survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA) menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kinerja Polri memuaskan. Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (JARI 98), Peri Supriadi, menyoroti hasil survei ini sebagai tanda bahwa publik menaruh kepercayaan besar pada institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga keamanan sipil.

Peri mengatakan, survei yang dirilis Senin, 24 November 2025, di Jakarta, memperlihatkan bahwa publik melihat Polri sebagai simbol supremasi sipil. Menurutnya, kepercayaan ini menjadi ujian sekaligus peluang bagi Polri untuk menjaga netralitas dan profesionalisme, terutama di tengah dinamika politik yang kompleks.

“Survei ini menunjukkan harapan publik terhadap Polri sangat besar. Masyarakat menginginkan agar Polri tetap berada di bawah kontrol sipil, menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara independen, dan tidak terseret dalam politik praktis,” ujar Peri. Ia menambahkan, kinerja Polri yang baik sangat penting bagi stabilitas demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, menjelaskan survei menggunakan empat indikator utama: penegakan hukum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi kepolisian, serta agenda reformasi Polri. Hasilnya menunjukkan mayoritas publik puas terhadap kinerja Polri.

Berdasarkan survei, 72 persen responden menilai kinerja Polri baik, sementara 19,9 persen menilai masih buruk, dan 8,1 persen tidak memberikan jawaban. Selain itu, 77 persen masyarakat mendukung Polri sebagai simbol supremasi sipil, sedangkan 6 persen tidak mendukung, dan 17 persen tidak memberikan jawaban.

Herry menekankan, persepsi positif ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Polri dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan melindungi masyarakat. Ia menambahkan, dukungan publik juga penting untuk mendukung agenda reformasi kepolisian agar institusi Bhayangkara terus profesional dan transparan.

Survei ini dilaksanakan pada 14–20 November 2025 dengan metode multistage random sampling, melibatkan 1.320 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Wawancara dilakukan secara tatap muka, telepon, dan formulir digital, dengan quality control 20 persen dari total sampel.

Peri menilai hasil survei ini menjadi dorongan bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga kepercayaan publik agar tetap stabil.

Menurutnya, opini masyarakat merupakan salah satu tolok ukur

penting bagi keberhasilan reformasi institusi kepolisian di era demokrasi.