Dewan Aglomerasi Jadi Faktor KIM Plus Relakan Pramono - Rano Menang di Pilkada Jakarta

Ilustrasi - Kawasan Aglomerasi Jakarta. (Istimewa)

JAKARTA – Direktur Trias Politica, Agung Baskoro menilai langkah KIM Plus, khususnya keputusan Prabowo Subianto “merelakan” pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangi Pilkada Jakarta sudah dihitung secara matang.

Menurutnya, tanda-tanda itu sudah bisa terbaca saat munculnya keluhan seperti koalisi tak solid hingga minim logistik. Selain itu, dibandingkan dengan gerakan KIM Plus yang habis-habisan di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Banten, gerak mereka di Pilkada Jakarta terkesan berbeda.

“Menurut saya, alasan menurunkan tensi politik menjadi masuk akal, apalagi dengan status PDIP yang kini ‘terusir’ dari Jawa Tengah. Selain itu, melepas Jakarta juga berpeluang membuka ruang rekonsiliasi antara Prabowo dengan Megawati,” ujar Agung, Minggu 15 Desember 2024.

Dia juga mengungkapkan, Jakarta juga tidak dilepas seluruhnya mengingat masih ada Dewan Aglomerasi yang bisa dijadikan kendaraan KIM Plus untuk mengontrol ibu kota. Pasalnya, berdasarkan Undang-undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Presiden diberikan hak untuk menunjuk siapa yang akan duduk di dalam Dewan Kawasan Aglomerasi.

Dewan Kawasan Aglomerasi ini, nantinya akan mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dokumen perencanaan induk pembangunan kawasan aglomerasi, sederhananya fungsi dewan ialah meredam ego daerah.

“Bisa jadi malah Ridwan Kamil nanti ditunjuk Prabowo menjadi ketuanya. Golkar juga tidak membantah sinyalemen ini, dan bagi saya PDIP juga tidak ada masalah bila RK yang ditunjuk. Beda lagi bila Gibran yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi,” kata Agung.