JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang inklusif, baik bagi masyarakat umum maupun kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas.
“Marilah kita sekarang mulai membuka akses, memperbaiki infrastruktur agar semua masyarakat mendapatkan hak yang sama di dalam mendapatkan layanan yang terbaik dari pemerintah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu 15 Desember.
Pada acara bertajuk Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua itu, Rini mengajak seluruh instansi yang mempunyai layanan langsung kepada masyarakat untuk mengkampanyekan pelayanan yang lebih setara kepada seluruh kelompok masyarakat.
Menurut Menteri PANRB, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mesti diwujudkan. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini fokus agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara.
“Pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil,” katanya pula.
Rini meyakini kampanye yang diusung Kementerian PANRB ini dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang tidak hanya inklusif, tetapi juga responsif, sebab semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan yang setara.
“Mari kita jadikan momentum ini menjadi penggerak perubahan bagi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” tuturnya.
Program tersebut merupakan salah satu upaya dari Kementerian PAN RB untuk menggugah instansi pemerintah agar semakin memperhatikan pelayanan bagi kelompok rentan. Instansi-instansi yang sudah memberikan pelayanan inklusif diharapkan menjadi contoh bagi instansi lainnya.
اقرأ أيضا:
“Kami berharap bahwa semua instansi pemerintah nanti memberikan akses yang setara untuk memberikan layanan, baik untuk umum maupun kepada kaum rentan, termasuk di dalamnya ada kaum disabilitas, perempuan, anak, atau lansia,” imbuh Rini.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Selain itu, tampak pula hadir berbagai organisasi disabilitas untuk bersama-sama mengampanyekan pentingnya inklusivitas dalam pelayanan publik.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)