Pajak Hiburan Naik 40 Persen Sudah Jadi Perda di Jakarta, Ketua DPRD: Pengusaha Bubar

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (ANTARA)

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang meneken Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam perda yang resmi diundangkan dan berlaku ini, salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan pajak untuk kegiatan usaha hiburan menjadi 40 persen. Sebelumnya, pajak hiburan di Jakarta ditetapkan sebesar 25 persen.

"Jangan melakukan semena-mena, menaikkan begitu. Itu kan harus dicermati dengan situasi daerahnya masing-masing. Kalau semua pengusaha (hiburan) dihajar 40 persen, ya bubar," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 17 Januari.

Menurut Prasetyo, tingginya nilai pajak hiburan akan berdampak pada kerugian dunia usaha di bidang tersebut. Meski kenaikan pajak akan meningkatkan pendapatan daerah, Prasetyo menegaskan Pemprov DKI harus memikirkan dampak perekonomian yang akan ditimbulkan.

"Dia (Pemprov DKI) enggak mikir si pengusaha bayar karyawan, enggak mikir dia bayar listrik, enggak mikir dia bayar pajak, terus dia (pengusaha) untungnya apa? Mendingan tutup buku," ucapnya.

Dalam hal ini, Prasetyo akan memanggil jajaran Pemprov DKI, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk mengkaji ulang, kalau perlu merevisi perda yang sudah diundangkan tersebut.

"Nanti saya panggil, karena kita sekarang sedang sibuk dengan pencalegan. Saya akan bicara dalam rapat pimpinan dengan Bapenda," tutur Prasetyo.

Sebagai informasi, regulasi dasar mengenai tarif pajak hiburan yang juga diprotes Inul Daratista dan Hotman Paris ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (HKPD).

Aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut turut mengatur tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota yang pajaknya dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 58 Ayat 2 UU HKPD disebutkan bahwa besaran PBJT atas jasa hiburan paling rendah sebesar 40 persen dan paling tinggi 75.

Kemudian, di Jakarta, Pemprov DKI menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai aturan turunan regulasi pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pajak hiburan tertuang dalam Pasal 53 nomor (2).

"Khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 persen," berikut bunyi pasalnya.