Komisi VI DPR Dukung Percepatan Pengembangan Pelabuhan Merak

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan infrastruktur Pelabuhan Merak, mengingat peran vital pelabuhan ini sebagai simpul konektivitas nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dan rencana pengembangan pelabuhan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan efisien.

“Komisi VI hadir tidak hanya untuk menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik oleh BUMN. ASDP punya peran strategis dalam menjaga mobilitas dan kelancaran logistik nasional, dan kami mendukung penuh pengembangannya,” kata Nasim dalam keterangan resmi, Jumat, 18 Juli.

Sementara itu, Plt Asdep Jasa Logistik Kementerian BUMN, Endra Gunawan menyoroti tantangan operasional Pelabuhan Merak yang kini menampung lebih dari 20 juta penumpang dan 5,2 juta kendaraan per tahun.

Volume tersebut setara dengan 56 persen dari total trafik nasional ASDP, dan melonjak tajam saat musim puncak seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru.

“Padahal kapasitas pelabuhan belum ideal untuk beban sebesar itu,” ujar Endra.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengatakan lonjakan trafik saat arus mudik bisa mencapai lebih dari 40.000 kendaraan per hari, dan ironisnya sekitar 30 persen di antaranya belum memiliki tiket saat tiba di pelabuhan.

“Hal ini memicu antrean panjang yang tidak hanya berdampak pada layanan pelabuhan, tapi juga pada lalu lintas dan ketertiban di wilayah sekitar,” jelasnya.

Heru mengatakan ASDP juga telah menyusun rencana pengembangan kawasan pelabuhan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Terintegrasi Merak–Bakauheni, yang tercantum dalam Permenko Perekonomian No. 12 Tahun 2024.

Rencana ini mencakup pembangunan bufferzone di KM 97, relokasi Stasiun KA Merak, pembangunan flyover, serta dermaga dengan sistem breakwater. Namun implementasinya masih mengalami hambatan karena keterbatasan koordinasi lintas sektor.

“Karena itu, kami memohon dukungan  dari Komisi VI DPR RI agar proses pelaksanaan PSN ini dapat diakselerasi mengingat proyek ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga teknis,” ujar Heru.

Heru menekankan pengembangan Pelabuhan Merak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.