Laporan Reformasi Polri Masuk Istana, Bisa Ubah UU Polri

Yusril Ihza Mahendra. (Teddy Kurniawan VOI)

JAKARTA — Komite Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan akhir kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Mei. Isinya belum dibuka, tetapi usulannya disebut bisa berdampak pada perubahan Undang-Undang Polri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan komite diundang Presiden untuk menyampaikan laporan akhir setelah bekerja selama beberapa bulan.

“Diundang oleh Pak Presiden untuk menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri,” kata Yusril.

Menurut Yusril, laporan itu disusun dalam beberapa versi. Ada laporan setebal 3.000 halaman, 300 halaman, hingga ringkasan tiga halaman agar mudah dibaca Presiden.

“Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau,” ujarnya.

Yusril belum mau membeberkan isi rekomendasi. Ia mengatakan komite sepakat tidak membuka substansi sebelum laporan diserahkan langsung kepada Presiden.

“Kami sudah sepakat bahwa belum akan mengumumkan kepada publik sebelum laporan itu diserahkan langsung ke tangan Bapak Presiden,” katanya.

Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie juga belum merinci isi laporan. Saat ditanya apakah ada delapan rekomendasi, Jimly hanya mengatakan akan menjelaskan setelah melapor kepada Presiden.

“Nanti saja, nanti saya laporkan apa saja yang setuju, apa yang tidak,” kata Jimly.

Anggota komite, Mahfud MD, menyebut laporan itu terdiri dari 10 buku tebal. Delapan buku berisi verbatim atau catatan suara masyarakat dan rencana Polri. Dua buku lainnya berisi resume.

“Ada 10 buku tebal-tebal. Yang delapan verbatim suara-suara masyarakat dan rencana Polri sendiri, kemudian yang dua itu resume,” kata Mahfud.

Mahfud juga belum menyebut prioritas bidang rekomendasi, termasuk apakah menyangkut struktur Polri.

“Belum tahu. Nanti sesudah dengan Presiden,” ujarnya.

Meski substansi masih ditutup, Yusril memberi sinyal rekomendasi itu cukup besar. Jika disetujui Presiden, usulan komite dapat berimplikasi pada perubahan UU Polri yang berlaku saat ini.

“Cukup besar usulan-usulan yang disampaikan kepada Pak Presiden. Kalau disetujui, maka akan ada implikasi perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang,” kata Yusril.