Evakuasi Disiapkan, KemenP2MI Siaga Lindungi PMI dari Zona Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand 

Direktur Jenderal Pelindungan KemenP2MI, Rinardi (DOK KemenP2MI)

JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memastikan tidak ada pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di wilayah perbatasan Kamboja dan Thailand.

Direktur Jenderal Pelindungan KemenP2MI, Rinardi, mengatakan pihaknya telah menghimpun data dan informasi mengenai persebaran PMI di Kamboja dan Thailand, khususnya yang berada di kawasan terdampak konflik di Provinsi Oddar Meanchey (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin (Thailand).

“Berdasarkan informasi yang kami terima, hingga saat ini tidak ada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban dalam konflik tersebut,” kata Rinardi di Jakarta, Selasa, 29 Juli.

Sebagai langkah antisipasi, KemenP2MI juga telah menjalin koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI), terutama para pekerja migran, di kedua negara tersebut.

“KemenP2MI secara intensif akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Phnom Penh untuk memastikan keselamatan para pekerja migran Indonesia di wilayah terdampak,” ujarnya.

Situasi di kawasan perbatasan saat ini disebut mulai mereda, setelah Kamboja dan Thailand menyepakati gencatan senjata dalam perundingan damai yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin, 28 Juli 2025. Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada pukul 00.00 waktu setempat.

"Ini langkah penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan pelindungan WNI, khususnya Pekerja Migran Indonesia," ucap Rinardi.

Meski demikian, KemenP2MI tetap bersiaga terhadap potensi eskalasi konflik di kemudian hari. Rinardi menegaskan, pemerintah telah menyiapkan skenario darurat, termasuk opsi evakuasi terbatas bila situasi kembali memburuk.

“KemenP2MI bersama kementerian dan lembaga terkait akan melakukan assessment keamanan, menyusun rencana kontingensi, dan memperkuat komunikasi dengan para pekerja migran. Evakuasi terbatas akan dilakukan apabila konflik kembali meningkat dan mengancam keselamatan WNI,” jelasnya.

Rinardi juga mengingatkan agar para PMI di Kamboja dan Thailand tetap waspada, membatasi aktivitas ke wilayah rawan konflik, dan terus memantau informasi resmi dari pemerintah.

“Jangan mudah terpancing informasi tidak jelas. Gunakan sumber resmi seperti website atau media sosial KemenP2MI dan Kementerian Luar Negeri,” tuturnya.

Sebagai bentuk kesiagaan, pemerintah membuka saluran informasi dan pelaporan melalui hotline KemenP2MI di nomor 0811 8080 141, hotline KBRI Phnom Penh di [phone], hotline KBRI Bangkok di [phone], serta Portal Peduli WNI di situs www.peduliwni.kemlu.go.id.

“KemenP2MI akan terus memastikan seluruh saluran pelaporan aktif dan responsif,” kata Rinardi.