Menteri Trenggono Minta Penyuluh Perikanan Jadi Role Model Pembangunan Sektor KP di Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono (Foto: dok. Antara)

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta 4.303 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi role model pelaksanaan program prioritas berbasis ekonomi biru.

Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono dalam acara Apel Siaga Nasional Penyuluh Perikanan Tahun 2023 yang diselenggarakan secara luring oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) .

"Diperlukan endurance atau ketahanan dalam mengubah sikap, perilaku, serta keterampilan para pelaku utama KP untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perikanan. Oleh karena itu, para penyuluh diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat,", kata Menteri Trenggono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 21 Oktober.

Trenggono mengatakan, penyuluh perikanan harus memainkan peran agar inisiasinya dapat diadaptasi langsung oleh para pelaku utama kelautan dan perikanan dalam mendukung program perluasan kawasan konservasi laut.

Adapun program tersebut terdiri dari penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

"penyuluh perikanan harus mampu mengedukasi masyarakat pesisir, khususnya untuk tidak menangkap ikan dan menjaga keberlanjutan kawasan konservasi, karena keberadaan kawasan konservasi adalah kehidupan untuk masa depan generasi bangsa," ujarnya.

Selain itu, diperlukannya edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran untuk tidak membuang sampah di laut, tetapi menjadikan laut sebagai halaman depan rumah bangsa.

"Penyuluh perikanan juga bisa menjadi contoh sebagai nelayan, misalnya untuk mengedukasi cara menangkap ikan yang baik dan bertanggung jawab, jadi tidak sekedar menyampaikan hal normatif tanpa contoh yang berarti," ucap Trenggono.

Dia menyebut, selain menjadi nelayan, penyuluh perikanan juga dapat menjadi contoh sebagai entrepreneurship, misalnya dalam budi daya ikan nila.

Menurut Trenggono KKP memiliki Lembaga Pengelola Moda Usaha KP (LPMUKP) yang menyediakan askes permodalan hingga edukasi pengelolaan keuangan bagi para pelaku usaha.

Dalam mendukung program prioritas ini, penyuluh perikanan dituntut untuk dapat beradaptasi sebagai penyuluh perikanan modern yang dapat mengawasi kegiatan melalui perlengkapan teknologi.

Sementara itu, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan program prioritas KKP, meningkatkan sinergi dan kolaborasi pada pelaksana tugas pembangunan kelautan dan perikanan, serta membangun kekompakan penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugas.

"Dalam mendukung kebijakan ekonomi biru, penyuluh perikanan berperan aktif sebagai enumerator untuk kegiatan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Kampung Nelayan Maju, Korporasi Nelayan, Kampung Perikanan Budi Daya, pendampingan pupuk non-subsidi sub sektor perikanan budi daya, program Bulan Cinta Laut, penggaraman, serta Bina Mutu Produk Perikanan pada lokasi-lokasi yang ditetapkan," ungkapnya.

Sekadar informasi, sebanyak 420 penyuluh perikanan telah mendukung pelaksanaan Kampung Perikanan Budi Daya. Sebanyak 164 penyuluh perikanan mendukung Kampung Nelayan Maju dan 167 penyuluh mendukung program Bulan Cinta Laut. Ada juga 10 penyuluh perikanan yang mendukung Pemodelan Kampung Nelayan Modern.

Para penyuluh perikanan yang berperan sebagai agent of change telah berhasil mendampingi 1.433 kelompok perikanan dan menumbuhkan 193 kelompok di lokasi pelaksanaan Kampung Perikanan Budi Daya dan Kampung Nelayan Maju.

Penyuluh perikanan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi ekonomi biru di Indonesia.