Gubernur Kepri Tegaskan Tak Ada Penundaan Travel Bubble dengan Singapura
TANJUNGPINANG - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan tidak pernah menyatakan menunda pelaksanaan travel bubble atau gelembung perjalanan antara Kepri dengan negara Singapura.
"Tak ada ditunda, justru Kepri sudah sangat siap menerima wisman," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang dikutip Antara, Minggu, 5 Oktober.
Menurutnya masalah travel bubble sudah cukup panjang dibahas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Ansar memastikan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Bali dan Kepri akan segera dibuka untuk perjalanan wisman dari beberapa negara yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bahkan dari hasil perbincangan dengan Menteri Peruhubungan Budi Karya Sumadi, katanya, Pemprov Kepri sudah mengusulkan agar bandar udara (Bandara) di Batam dan Tanjungpinang dapat segera dibuka.
Begitu pula dengan Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Pelabuhan Bintan Telani Bintan, dan Pelabuhan Harbour Bay Batam supaya secepatnya dibuka bagi wisman.
"Menhub ingin Bandara Batam dan Tanjungpinang jadi pilot project dibuka untuk penerbangan internasioal. Juga Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Pelabuhan Batam Center, karena sudah digunakan untuk kepulangan PMI," imbuhnya.
Baca juga:
- Prabowo Memang Masih Juara di Survei Politik, Tapi Ada Tokoh-tokoh Baru yang Menguat untuk Pilpres 2024
- Update COVID-19 per 10 Oktober: Kasus Baru 894, Sembuh 1.584
- Menangi Laga Super Cepat dalam 30 Detik, Atlet Jatim Varadisa Ratu Gulat Baru di PON Papua
- Gubernur Kepri: Travel Bubble Kepri-Singapura Batal Dilaksanakan karena COVID-19
Gubernur Ansar, salah satu lokasi wisata yang diusulkan siap menerima wisman ialah Bintan Beach Resort (BBR) di kawasan Lagoi, Kabupaten Bintan.
Kawasan tersebut, lanjut dia, sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti lokasi karantina dan alat mesin PCR.
"Kita dorong hasil tes PCR wisman keluar 1 jam," ungkapnya.
Ansar menyebut keputusan terkait kawasan wisata Kepri yang akan dibuka diputuskan pemerintah pusat hari ini, Senin. 11 Oktober.
Demikian juga soal kondisi COVID-19 di Singapura yang tengah tinggi, menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk dibahas.
"Besok (hari ini) sudah ada keputusan resmi pemerintah pusat," kata Ansar.