Dorong Transisi Energi, Dirjen Migas Resmikan SPBG Pertamina di Kaligawe Semarang Berkapasitas 30 Ribu lsp Per Hari

JAKARTA - Komitmen transisi energi terus dilakukan Pertamina, diantaranya dengan program diversifikasi penggunaan BBM ke gas sektor transportasi. Melalui salah satu anak usahanya, Subholding Gas PT PGN Tbk., Pertamina secara resmi mengoperasikan SPBG Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. SPBG tersebut berkapasitas 1 MMSCFD atau setara dengan 30.000 liter premium per hari (lsp).

Pengoperasian diresmikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji didampingi oleh Direktur Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina Iman Rachman, dan Direktur Utama PT PGN Tbk, M. Haryo Yunianto, Jumat, 20 Agustus 2020.

Dirjen Migas ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pengoperasian SPBG Kaligawe akan memudahkan pengisian bahan bakar gas untuk BRT Trans Semarang. Selain ekonomis, BBG juga mendorong terwujudnya udara bersih.

"Dengan konversi BBM ke BBG akan didapatkan emisi kendaraan lebih rendah sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. Beroperasinya SPBG Kaligawe dapat mendorong masyarakat Semarang menggunakan BBG yang ramah lingkungan dan ekonomis. Untuk itu, semoga Pertamina Grup dapat merealisasikan rencana untuk mempeluas pemanfaatan SPBG Kaligawe secara berkelanjutan," ujar Tutuka, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Agustus.

Penghematan penggunaan BBG ini bisa mencapai sekitar 13 persen dengan asumsi kebutuhan solar untuk satu unit bus sekitar 50 liter per hari dengan harga Rp5.150 per liter. Jika menggunakan BBG biaya per lsp seharga Rp4.500.

SPBG Kaligawe merupakan bagian dari infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian ESDM melalui dana APBN dan terkoneksi dengan pipa distribusi Subholding Gas. Untuk operasional, akan menggunakan gas dari WK Kangean dan WK Muria.

Direktur SPPU Pertamina Iman Rachman menjelaskan bahwa SPBG Kaligawe direncanakan akan menyuplai 200 bus Trans Semarang berbahan bakar gas milik Pemerintah Kota Semarang. Rata-rata pemakaian gas untuk 200 unit bus sekitar 8.400 lsp. Dari pemanfaatan SPBG Kaligawe yang berkapasitas 30.000 lsp, masih ada sekitar 21.600 lsp yang bisa dipakai untuk 500 - 600 kendaraan lain.

"Diharapkan SPBG Kaligawe ini menjadi salah satu titik suplai penyediaan bahan bakar gas di wilayah Jawa Tengah dan pada akhirnya dapat mendorong bisnis gas secara keseluruhan di wilayah tersebut. Nantinya fasilitas ini juga dapat dioptimalkan untuk layanan Compressed Natural Gas (CNG) sektor komersial sebagai salah satu upaya substitusi LPG secara bertahap," ujar Iman.

Bagi Pertamina Group, imbuhnya, pengoperasian SPBG yang merupakan salah satu bentuk sinergi antara Holding - Subholding beserta afiliasinya menjadi langkah nyata dari transformasi yang ada di Pertamina melalui pembentukan Subholding Gas.

Direktur Utama PGN, Haryo Yunianto menambahkan, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina akan melakukan penambahan titik suplai bahan bakar gas khususnya sektor transportasi di tempat lain, sehinga dapat semakin mempermudah akses masyarakat.

"Lokasi SPBG Kaligawe sudah cukup strategis di dekat ruas jalan nasional. Maka perlu dilakukan survey lebih mendetail terutama capturing potensi demand transportasi di luar bus trans Semarang, seperti angkutan kota yang melewati Jalan Raya Kaligawe," ujar Haryo.

Dengan beroperasinya SPBG Kaligawe, berarti menambah jumlah outlet penyediaan BBG pada program konversi di sektor transportasi yang dikelola Pertamina Group. Ke depannya, akan dilakukan peningkatan utilisasi pada SPBG Kaligawe agar dapat melayani pelanggan di sektor rumah tangga dan industri retail di wilayah Semarang dan sekitarnya.

SPBG Kaligawe sekaligus menjadi realisasi manfaat dari Jumperline Tambak Lorok guna menyediakan fleksibilitias dan kehandalan infrastruktur penyaluran gas bumi di Jawa Tengah.

PGN berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi melalui pengembangan program konversi transportasi darat dari BBM ke BBG secara berkelanjutan. Pemanfaatan BBG untuk transportasi darat membantu target pemerintah dalam rangka bauran energi sektor transportasi dan berdampak positif terhadap lingkungan, khususnya penurunan emisi karbon.