Hari Ini, Parlemen Gelar Pidato Kenegaraan Presiden RI
JAKARTA - MPR, DPR, dan DPD RI akan melaksanakan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022 pada Senin pukul 08.30-12.00 WIB.
Dilansir Antara, Senin, 16 Agustus, pelaksanaan ketiga agenda tersebut akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat, yaitu pembatasan jumlah undangan yang hadir dan kewajiban tes "Polymerase Chain Reaction" atau PCR 1x24 jam dengan hasil negatif bagi yang hadir dalam ruang sidang.
Selain itu, setiap orang yang masuk Kompleks Parlemen diwajibkan telah melakukan tes usap antigen dengan hasil negatif.
Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden tersebut hanya dihadiri secara fisik sebanyak 60 orang sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
Baca juga:
- Sidang Tahunan MPR Digelar dengan Prokes Ketat, Puan: Selesai Jam 12.00 WIB
- Sidang Tahunan MPR akan Digelar Sederhana, Hanya Dihadiri 60 Orang Termasuk VVIP
- Jokowi Ingin RI Naik Kelas dari Negara Mudah Investasi: Kita Harus Tingkatkan ke Sangat Mudah Investasi
- Mulai 16 Agustus, Tes GeNose C19 jadi Syarat Masuk Gedung DPR
Sebanyak 60 orang yang hadir secara fisik tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan MPR RI (10 orang) dan ketua fraksi/Kelompok DPD RI (10 orang), Pimpinan DPR RI (5 orang), ketua fraksi di DPR (9 orang), Pimpinan DPD RI (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY).
Dari unsur Pemerintah, di antaranya menteri koordinator (Polhukam, PMK, Kemaritiman dan Investasi), Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Dua undangan lainnya adalah pembaca doa (Ketua MUI) dan pembaca doa pada Sidang RAPBN.
Undangan yang mengikuti secara virtual, antara lain tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan ketua MPR, empat mantan ketua DPR, dan empat mantan ketua DPD. Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran MA, 7 jajaran MK, 6 jajaran KY, dan 34 gubernur se-Indonesia.