JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan maaf ke publik lantaran ulah 3 kadernya yang membuat pernyataan kontroversial terkait penanganan pandemi COVID-19.
Mulai dari tak mau dikarantina usai dari luar negeri, minta rumah sakit khusus pejabat, hingga ICU untuk anggota DPR.
Zulhas, sapaan akrabnya, harus mengakui kesalahan anak buahnya yang kontroversial belakangan ini. Menurutnya, pernyataan 3 kadernya kurang sensitif dengan masalah yang dirasakan masyarakat di ditengah pandemi saat ini.
"Atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), saya meminta maaf untuk tindakan dan pernyataan kader saya yang kurang sensitif pada situasi yang ada," ujar Zulhas kepada wartawan, Kamis, 15 Juli, malam.
Wakil Ketua MPR itu mengaku telah menegur kader yang bersangkutan atas pernyataannya di muka publik hingga menimbulkan kegaduhan. "Saya telah menegur tiga kader PAN yang membuat pernyataan kontroversial," ungkap Zulhas.
"Atas nama partai, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf," tambahnya.
Sepeti diberitakan, kontroversi yang pertama, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus ogah menjalani karantina mandiri padahal baru pulang dari luar negeri. Hal ini dia akui dalam rapat RUU Otsus Papua di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 1 Juli.
Guspardi menyinggung ada cara tidak baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Alasannya tidak mau menjalani karantina mandiri adalah karena ingin mengikuti rapat tersebut.
"Saya baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam, mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Saya ingin hadir pada kegiatan ini. Jadi, mohon maaf kalau seandainya saya terlambat," kata Guspardi dalam rapat tersebut.
"Pimpinan, begitulah kecintaan saya terhadap tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya, saya harus diisolasi dulu di hotel, tapi untung protokoler dan berbagai hal, saya pingin ikut rapat," tambahnya.
Kontroversi kedua yang paling menyedot perhatian publik, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, dr. Rosaline Irine Rumaseuw, meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus pejabat negara ataupun anggota dewan yang terinfeksi COVID-19.
Pasalnya, beberapa hari belakangan ini banyak anggota DPR dan pejabat negara lainnya tumbang melawan virus mematikan itu. Bahkan berseliweran berita duka cita.
"Saya satu bulan, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer rumah sakit yang ada di Jakarta. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu Corona lahir, kita tidak siap sehingga faskes tidak ada. Kita terlalu terlena bahwa Jakarta semua ini ada padahal tidak ada," ujar dr. Rosaline dalam sebuah webinar 'Persepsi Netizen terhadap Penanganan COVID-19', Rabu, 7 Juli.
Belum kering kritik publik. Kontroversial ketiga dibuat Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay dalam rapat Komisi IX pada Selasa, 13 Juli, dan dihadiri secara virtual oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Saleh mengatakan, tak ingin lagi ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruang ICU di rumah sakit.
"Saya tidak mau lagi misal mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua Fraksi Partai Amanat Nasional tidak dapat ICU, ya," kata Saleh.