Usulan PAN Soal RS Khusus Pejabat Negara Berlebihan, NasDem: Privilege yang Tidak Penting!
JAKARTA - Politikus Partai NasDem Willy Aditya menyayangkan adanya usulan pembangunan rumah sakit khusus pejabat negara untuk menangani pasien COVID-19 dari kalangan anggota dewan maupun pejabat publik lainnya.
"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS Khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik," ujar Willy kepada wartawan, Kamis, 7 Juli.
Menurutnya, usulan tersebut justru membangun jurang pemisah antara rakyat dan pejabat. Lebih tepat, kata Willy, anggota DPR sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan COVID-19.
"Bukan dengan usulan membangun RS yang justru menempatkan Privilege yang tidak penting," tegas anggota Komisi I DPR itu.
Ketua DPP NasDem ini menilai, ada banyak cara agar masyarakat termasuk anggota DPR ini terlindungi dari pandemi selain menuntut pendirian RS eksklusif.
Diantaranya, promosi pembatasan mobilitas, hidup sehat dan taat prokes, serta mendorong tempat-tempat isoman berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak lainnya.
"Contoh gotong royong yang ditunjukan warga saat ini seharusnya menjadi pembelajaran penting. Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong royong demikian dan kalau perlu ikut memfasilitasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing," kata legislator Jawa Timur itu.
Baca juga:
- PAN 'Cuci Tangan' Usai Kadernya Minta RS Khusus Pejabat: Itu Usulan Pribadi, Harusnya RS Kelas Pejabat
- Banyak Anggota DPR Meninggal karena COVID-19, Wasekjen PAN Minta Pemerintah Sediakan RS Khusus Pejabat Negara
- Bantuan Tunai Segera Cair, Mensos Risma: Hanya untuk Kebutuhan Pokok
- Di tengah Dukacita COVID, Mensos Risma Bawa Kabar Bahagia: Bansos Rp600 Ribu Cair Pekan Ini Atau Pekan Depan
Anggota DPR, tambah dia, juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum. "Tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," pungkas Willy.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan pernyataan Wakil Sekjen PAN dr. Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat untuk penanganan COVID-19 dalam sebuah webinar, kemarin.
Wasekjen DPP PAN, dr. Irvan Herman, menyebutkan apa yang disampaikan Rosaline adalah pernyataan pribadi dan bukan lah sikap partai. Bahkan, kata dia, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat.
"Kami juga kaget tiba tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan Rumah Sakit khusus pejabat," ujar dr. Irvan kepada wartawan, Kamis, 8 Juli.