Keagamaan Moderat Jadi Salah Satu Sikap Politik Golkar
JAKARTA - Musyawarah nasional (munas) X Partai Golkar menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait sikap politik Golkar. Anggota Steering Committe Munas X Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, salah satunya mengenai toleransi keagamaan.
Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan. Partai beringin ini tidak memberi ruang ke pihak mana pun yang ingin melakukan tindakan radikal yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan.
"Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama," kata Ace di Munas X Golkar, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 5 Desember.
Ace mengatakan, pihaknya juga ingin pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dipisah. Golkar berpandangan proses demokrasi sudah berjalan dengan baik atau on the track. Namun, perlu disempurnakan.
"Untuk itu demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg. Serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945," tuturnya.
Kemudian, Ace menuturkan, sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Golkar pun mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan, mengamalkan, dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini.
"Serta memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila," katanya.
Selanjutnya, Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Golkar berharap ada kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.
"Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara," jelasnya.
Tak hanya itu, Golkar juga mendorong agar Indonesia dapat berperan dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia.
Golkar juga mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor. Misalnya, di sektor manufaktur, industri argo, perkebunan, pertanian, perikanan, tambang, dan migas.
Investasi ini dipandang perlu mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu, Golkar meminta kebijakan ekonomi tersebut harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon.
Ace mengatakan, Golkar bakal terus memperjuangkan cita-cita keadilan sosial. Misalnya, dengan melalui pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penghapusan stunting, pelayanan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, pemberantasan narkoba, dan masalah sosial lainnya.
Golkar mendukung kebijakan deregulasi perundang-undangan dengan skema omnibus law. Hal ini demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional.
"Akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia," lanjutnya.
Terakhir, sikap Golkar juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum. Termasuk, pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan, pelanggaran hukum, dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.