Kang Emil Bilang 37 Persen Wilayah Jabar Masih Perlu Diwaspadai
JAKARTA - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Jawa Barat sejak 6 Mei lalu akan berakhir pada 19 Mei mendatang. Kedepan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memperlonggar kebijakan pembatasan ekonomi di sejumlah daerah.
Relaksasi yang akan dilakukan mencakup 63 persen daerah di wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, tinggal hanya 37 persen wilayah yang masih perlu diwaspadai terkait penyebaran COVID-19. Namun, dia belum merinci daerah mana saja yang bakal dilonggarkan dan yang perlu diwaspadai.
"Ada 63 persennya masuk dalam rentang aman dan terkendali. Sehingga, pasca-PSBB, kami bisa melakukan relaksasi ekonomi, hidup kembali normal tapi dengan pembatasan," kata Ridwan Kamil seperti disiarkan di akun Youtube BNPB Indonesia pada Sabtu, 16 Mei.
Alasan pria yang akrab disapa Kang Emil ini merencakanan relaksasi sejumlah daerah karena hasil evaluasi PSBB skala provinsi terlihat menggembirakan. Sebelum PSBB, kasus harian di Jawa Barat mencapai sekitar 40 kasus kasus per hari. Setelah PSBB berlangsung, penambahan kasus menurun.
"Beberapa hari ini, (penambahan kasus, red) itu sudah turun ke 21-24 kasus per hari," ucap Emil.
Kemudian, saat bulan April kemarin, pasien yang terjangkit virus corona mencapai sekitar 430 orang. Sementara, sekarang sudah menurun menjadi sekitar 350 pasien.
Ia melanjutkan, sebelum masa PSBB, tingkat kematian pasien COVID-19 mencapai 7 orang per hari, setelah PSBB menjadi 4 orang per hari. Lalu, ada kenaikan kesembuhan pasien virus corona saat ini menjadi hampir dua kali lipat dari sebelum PSBB.
Baca juga:
Tiga Strategi Penanganan Ala Kang Emil
Mantan Wali Kota Bandung ini menjelaskan, ada tiga strategi yang dipakai di Jawa Barat dalam menghadapi wabah COVID-19. "Strategi pertama adalah benteng pencegahan, kedua adalah benteng pelacakan dan pengetesan, dan yang ketiga adalah benteng perawatan" jelas dia.
Pertama, pada benteng pencegahan, Jawa Barat menerapkan PSBB, melarang mudik, dan menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing dan physical distancing.
Emil mengaku pihaknya lebih banyak mengandalkan modal sosial dibanding materi. Sebab, jika dilihat, jumlah penduduk di Jawa Barat dan Kore Selatan sama-sama 50 juta orang. Namun, anggaran penanganan COVID-19 di Jawa Barat hanya sebanyak 1 persen dari total anggaran Korea Selatan.
"Maka, modal kita hanya kedisiplinan. Sebelum vaksin ditemukan, strategi kita melakukan pencegahan dengan rumus di mana ada kerumunan maka di situ ada COVID-19, di mana tidak ada kerumunan maka di situ tidak ada COVID-19," ucap Emil.
Pada benteng pelacakan dan pengetesan, Jawa Barat sudah melakukan pemeriksaan ke lebih dari 110 ribu orang, yang terbagi atas RT-PCR dan rapid test. Ada sebanyak 9 laboratorium yang sudah punya teknologi lebih lengkap dari sebelum PSBB, yang tadinya bisa menetes 140 sampel, sekarang melonjak menjadi 2100 sampel per hari.
"Yang mengikuti tes diklasifikasi kepada kelompok yang paling rawan, yaitu PDP dan keluarganya serta kontak yang terdekat dengan mereka. Lalu, tenaga tenaga kesehatan pada dokter, kemudian profesi yang rawan berinteraksi dengan kerumunan," jelas Emil.
Target Jawa Barat mengikuti model pemeriksaan di Korea Selatan, yakni sebanyak 0,6 persen pemeriksaan COVID-19 dari total penduduk. Jika kalkulasikan, target pemeriksaan mencapai 300 ribu orang.
Namun, sampai saat ini, Jawa Barat masih meakuka tes kepada 110 ribu orang. "Kita masih ada kekurangan. Dengan bantuan dari BNPB, maka kami berharap dalam waktu dekat ini bisa melakukan yang namanya pengetesan sampai 300 ribu," ungkap dia.
Sementara, pada benteng perawatan, Emil menyiapkan 105 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Barat dengan menyediakan peralatan ventilator buatan lokal untuk menyempurnakan kekurangan yang ada.